• Senin, 17 Januari 2022

Mantan Kepala UPT Samsat Malingping Provinsi Banten Dituntut 7 Tahun Penjara  

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:14 WIB
Pembacaan sidang tuntutan terhadap Samad, terdakwa kasus korupsi lahan Samsat Malingping, Selasa 19 Oktober 2021. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)
Pembacaan sidang tuntutan terhadap Samad, terdakwa kasus korupsi lahan Samsat Malingping, Selasa 19 Oktober 2021. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM - Samad, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping yang juga mantan Kepala UPT Samsat Malingping, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten, di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa 19 Oktober 2021. 

Terdakwa Samad dinyatakan terbukti bersalah telah membeli lahan seluas 1.700 meter persegi milik Cicih Suarsih seharga Rp100 ribu per meter, dan dijual kembali ke Pemprov Banten sebesar Rp500 ribu. 

Lahan tersebut kemudian digunakan untuk kantor Samsat Malingping, dan menyebabkan kerugian negara Rp680 juta.

Baca Juga: Draf Rakerda Bocor, PAN Cilegon Pastikan Jadi Oposisi Helldy dan Sanuji

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten M Yusuf menyatakan terdakwa Samad terbukti bersalah sebagaimana dalam Pasal 12 Huruf i, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana selama 7 tahun tahun, dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Hosiana Mariana Sidabalok disaksikan terdakwa dan kuasa hukumnya, Selasa 19 Oktober 2021.

Baca Juga: Bandar Sabu Asal Kabupaten Serang Ditangkap Saat Asyik Nonton Final Thomas Cup

Selain pidana penjara dan denda, Samad juga diberi hukuman tambahan berupa uang ganti rugi Rp680 juta. Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

"Hal memberatkan terdakwa Samad tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, berbelit-belit selama dalam persidangan, menikmati hasil tindak pidana korupsi, belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga," jelasnya.

Dalam fakta persidangan, Cici Suarsih pemilik lahan 1.700 meter persegi di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, pada tahun 2019 didatangi oleh Asep Saefudin selaku pegawai honorer Samsat Malingping.

Baca Juga: Segel Tiga Tempat Hiburan Malam di Kota Cilegon Dibuka Satpol PP, Katanya Begini...

Asep bersama dengan orangtuanya Adul, menanyakan soal tanah 1.700 meter yang akan dijualnya.

Untuk satu meter dihargai Rp100 ribu. Tanah itu disebut akan dibeli oleh Samad untuk berkebun. 

Setelah itu, Cici diberi uang muka oleh terdakwa Samad sebesar Rp30 juta, sebagai tanda jadi penjualan tanah. 

Baca Juga: Bertanding Hari Ini, Perjuangan Tim Bulutangkis Indonesia Berlanjut ke Victor Denmark Open

Berselang beberapa minggu kemudian, terdakwa Samad melakukan pelunasan yaitu sebesar Rp140 juta, dengan bukti kuitansi.

Setelah dilakukan pelunasan, pada tahun 2020 Cici mendapatkan panggilan oleh Samad untuk datang ke Samsat Malingping. 

Di sana dirinya diminta untuk berbohong.

Baca Juga: PMII Demo Pemkab Lebak, Protes Kenapa Deklarasi Pilkades Damai Dilakukan di Rumah Mulyadi Jayabaya

Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya, kasus pengadaan lahan ini bermula, pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2019, untuk membeli lahan seluas 1 hektare, untuk pembangunan kantor Samsat Malingping.

Namun untuk realisasi pengadaan lahan, hanya sekitar 6.510 meter persegi dengan biaya sebesar Rp3,2 miliar.

 Dalam proses pengadaan lahan diduga terjadi penyiasatan oleh tersangka SMD yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Dimana tersangka mengetahui hasil Feasibility Study (FS) Tahun 2018 dan dokumen perencanaan pengadaan lahan (DPPT) Tahun 2019 yang dikeluarkan pihak konsultan, untuk menentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Samsat.

Kemudian, tersangka membeli lahan seluas 1.700 meter persegi di lokasi tersebut dengan harga Rp100 ribu dari seorang perempuan bernama Cicih. 

Baca Juga: Ini Syarat yang Diminta Arab Saudi Agar Indonesia Bisa Kirimkan Jamaah Haji  Tahun 2022

Namun dalam Akta Jual Beli (AJB) dibuat bukan atas nama tersangka.

 Selanjutnya pada November 2019 tanah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan harga Rp500 ribu per meter. 

Usai pembacaan tuntutan, sidang selanjutnya akan digelar pekan depan pada 26 Oktober 2021, dengan agenda pembelaan oleh terdakwa. ***

Halaman:
1
2
3

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X