• Selasa, 30 November 2021

Mantan Kepala UPT Samsat Malingping Provinsi Banten Dituntut 7 Tahun Penjara  

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:14 WIB
Pembacaan sidang tuntutan terhadap Samad, terdakwa kasus korupsi lahan Samsat Malingping, Selasa 19 Oktober 2021. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)
Pembacaan sidang tuntutan terhadap Samad, terdakwa kasus korupsi lahan Samsat Malingping, Selasa 19 Oktober 2021. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM - Samad, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping yang juga mantan Kepala UPT Samsat Malingping, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten, di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa 19 Oktober 2021. 

Terdakwa Samad dinyatakan terbukti bersalah telah membeli lahan seluas 1.700 meter persegi milik Cicih Suarsih seharga Rp100 ribu per meter, dan dijual kembali ke Pemprov Banten sebesar Rp500 ribu. 

Lahan tersebut kemudian digunakan untuk kantor Samsat Malingping, dan menyebabkan kerugian negara Rp680 juta.

Baca Juga: Draf Rakerda Bocor, PAN Cilegon Pastikan Jadi Oposisi Helldy dan Sanuji

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten M Yusuf menyatakan terdakwa Samad terbukti bersalah sebagaimana dalam Pasal 12 Huruf i, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana selama 7 tahun tahun, dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Hosiana Mariana Sidabalok disaksikan terdakwa dan kuasa hukumnya, Selasa 19 Oktober 2021.

Baca Juga: Bandar Sabu Asal Kabupaten Serang Ditangkap Saat Asyik Nonton Final Thomas Cup

Selain pidana penjara dan denda, Samad juga diberi hukuman tambahan berupa uang ganti rugi Rp680 juta. Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

"Hal memberatkan terdakwa Samad tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, berbelit-belit selama dalam persidangan, menikmati hasil tindak pidana korupsi, belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga," jelasnya.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X