• Senin, 29 November 2021

Judicial Review AD ART Partai Demokrat, Sebuah Paradox

- Minggu, 10 Oktober 2021 | 07:15 WIB
Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M, alumnus University of Warwick UK, peneliti di University of Gakushuin Tokyo (bantenraya)
Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M, alumnus University of Warwick UK, peneliti di University of Gakushuin Tokyo (bantenraya)

Oleh Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M*

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  mengutip tulisan saya dalam twitternya sebagai berikut: ”AD ART adalah sifatnya kesepakatan internal Partai Politik. Sedangkan yang dapat di-Judicial Review (JR) adalah regulasi yang dibuat otoritas resmi untuk kepentingan umum”.

Kutipan tersebut diambil dari tulisan saya yang berjudul “Sengkarut AD ART: Yusril Vs Partai Demokrat” yang dimuat berbagai media, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah baru-baru ini.

Tulisan itu  dibuat guna memberikan catatan kritis atas permohonan Yusril Ihza Mahendra (YIM) mewakili empat kliennya yang mengajukan JR, materiale toetsingsrecht, formile toetsingsrecht ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020.

Baca Juga: Kantongi Dukungan Empat DPC, Iti Octavia Kembali Maju Jadi Calon Ketua Demokrat Banten

Khusus untuk memperkaya khasanah intelektual kita dalam diskusi ini, saya ingin menegaskan kembali landasan fundamental dan teoritik atas pengajuan JR oleh YIM dan timnya, yakni menjabarkan lebih detil bahwa permohonan JR terkait ADART tersebut adalah sebuah paradox.

Kata “paradox” dalam Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms (1999) adalah sebuah kata benda (noun) yang berarti absurdity, anomaly, contradiction, inconsistency atau self-contradiction.  Ada lima alasan mengapa dikatakan sebagai paradox.

Pertama, secara core substance,  norma hukum dibuat oleh otoritas resmi yang memuat sanksi dan bersifat publik. Lon L Fuller dalam The Morality of Law (1963) menjelaskan bahwa  salah satu di antara delapan persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai norma hukum haruslah berlaku secara umum.

Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang ke Pemprov Banten: Prioritaskan Anggaran untuk Pandeglang

Fuller menambahkan, a failure to publish atau tiadanya keberlakuan yang sifatnya publik akan menyebabkan sebuah aturan tidak dapat disebut sebagai norma hukum.

Halaman:

Editor: Muhaemin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X