BANTENRAYA.COM – PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) membantah telah melakukan pelanggaran temuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
Sebelumnya, mantan Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Bandara Soetta, Qurnia Ahmad Bukhori dalam persidangan kasus dugaan pemerasan menyebut bahwa PT SKK melakukan pelanggaran kepabeanan.
BACAJUGA:
Pelanggaran tersebut telah dicatat dalam nota dinas nomor 1142, nota dinas nomor 1144, nota dinas nomor 1454, nota dinas nomor 1935 dan beberapa nota dinas lainya.
Baca Juga: Link Nonton dan Line Up Pertandingan Badminton Indonesia VS Jepang di Thomas Cup
Kuasa hukum PT SKK Panji Satria Utama menyampaikan, pada rentang waktu April 2020 hingga Mei 2021, PT SKK selaku Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang beroperasi di KPU Bandara Soetta telah menerima kurang lebih 40 surat.
“Seluruh surat-surat tersebut sudah kami jawab. Pada periode yang sama pula diketahui bahwa Bea Cukai KPU Soekarno Hatta tidak memiliki SOP tentang pelaksanaan pengawasan. Sehingga klien kami dihujani dengan surat-surat,” kata Panji dalam pernyataan resmi yang diperoleh Bantenraya.com, Jumat 13 Mei 2022.
Panji menjelaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada 16 Maret 2022 oleh Bea Cukai Bandara Soetta, PT SKK memperoleh memperoleh hasil self assessment dengan predikat sangat baik.
Baca Juga: Tak Bakal Isi Rumah Dinas Bekas WH, Pj Gubernur Banten Justru Bakal Tempati Bangunan Ini
Bahkan, PT SKK telah menerima kunjungan langsung dari Kantor Pusat Bea Cukai Direktorat Pengawasan dan Penindakan, dan tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran.
“Sehingga kami membantah dengan keras berita yang menyebutkan adanya pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh PT SKK. Perlu kami sampaikan pula bahwa hingga saat ini operasional PT SKK berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala maupun hambatan apa pun.” jelasnya.
Panji menegaskan, PT SKK menolak dengan tegas seluruh tuduhan dan teori-teori atau asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari sehubungan dengan adanya praktik penyuapan yang dilakukan oleh PT SKK untuk menutupi hasil monev.
Baca Juga: Tinggal Pasang 10 Twibbon Hari Pendidikan Nasional 2022 yang Membawa Semangat Ki Hajar Dewantara
“Pada dasarnya, proses Monitoring Evaluasi (Monev) tidak bisa dikaitkan dengan adanya indikasi penggelapan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) oleh klien kami atau PJT lainnya, akan tetapi hanya merupakan proses administrasi, dan terhadap hasil Monev tersebut, kami telah pula mengirimkan jawaban tertulis kepada KPU Soetta, tapi hingga saat ini tidak pernah ditanggapi,” tegasnya.
Panji memastikan jika pihaknya menolak segala tuduhan tentang adanya praktik penyuapan tersebut, terlebih mengenai pernyataan agar PT SKK dapat memperoleh fasilitas dari KPU Soetta ataupun untuk menutupi proses bisnis PT SKK.
“Sebab seluruh proses penetapan Bea Masuk dan PDRI dilakukan secara elektronik oleh Bea Cukai, sehingga tidak mungkin ada upaya suap-menyuap yang dapat merugikan keuangan negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pabean Bidang Pelayanan pada KPU Bea Dan Cukai Type C Soekarno-Hatta Rahmat Handoko mengaku jika saat ini, pihaknya tengah menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PT SKK pada saat kepemimpinan terdakwa Qurnia Ahmad Bukhori.
“Kami sudah tindaklanjuti (Monev temuan pelanggaran oleh PT SKK), ada beberapa yang ditindaklanjuti, dan ada beberapa yang sedang proses,” katanya saat jadi saksi di Pengadilan Tipikor Negeri Serang. ***
