Musrenbang Kota Cilegon, Sekda Maman Sampaikan 5 Isu Strategis 2024, Sebut 21 Sektor Pelayanan Belum Optimal

BANTENRAYA.COM – Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin menyampaikan ada 5 isu strategis yang harus menjadi fokus pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau MUsrenbang dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk 2024 nanti.

Dimana 5 isu strategis tersebut yakni kualitas pelayanan pemerintah, kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat, serta terakhir pemerataan dan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal pencapaiannya.

Dalam 5 isu strategis tersebut masih ada 26 sektor atau hal yang masih sangat belum optimal dilakukan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Industri Sebut Sekolah di Cilegon Belum Nyambung dengan Kebutuhan Pabrik, Termasuk Jurusan Tata Boga

Nantinya, 5 isu strategis dan 26 sektor tersebut harus menjadi pembahasan serius sehingga bisa nantinya akan maksimal secara pencapaian.

Dimana, 5 isu strategis menjadi penting dan harus bersama-sama menjadi pembahasan serius sebagai rancangan awal rencana kerja daerah nanti.

Maman menyampaikan, jika masih banyak hal yang belum optimal. Artinya hal itu harus menjadi perhatian sangat serius, baik Pendidikan, Kesehatan dan isu strategis lainnya.

Baca Juga: Empat Orang Ditangkap Dalam Penjualan Pertalite Dengan Cara Curang di SPBU Tangerang

“Ada 5 isu strategis dimana ada permasalah yang belum maksimal. Ini akan menjadi bahan pembahasan bersama,” ucapnya.

Misalnya, papar Sekda dalam hal kualitas layanan pemerintahan dibuktikan dengan indeks pengelolaan keuangan daerah yang menerus dari 61,7 persen menjadi 45,16 persen. Lalu ada, Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga masih 2,03 point atau sama dengan tahun sebelumnya 2021 tidak ada peningkatan.

“Ini harus menjadi konsen yang bisa dibahas agar nantinya bisa dioptimalkan,”

Selanjutnya, kualitas Pendidikan dimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menurun dari 100 persen menjadi 85,88 persen. Dimana penurunan itu terjadi dari angka prestasi murni (APM) SD dari 95,70 persen menjadi 88,64 persen.

“Pendidikan ini juga menjadi isu strategis yang harus menjadi perhatian. Termasuk juga ada penurunan tenaga pendidik yang bersertifikasi awalnya 39,66 persen pada 2021 menjadi 36,4 persen pada 2022,” ujarnya.

Berikut 5 isu dan 26 permasalah pelayanan yang belum optimal:
1. Kualitas Layanan Pemerintah

- Belum Optimal kualitas administrasi pemerintahan

- Belum Optimal pelayanan Publik


- Belum optimal penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik

- Belum optimal pengelolaan sistem manajemen aparatur


2. Kualitas Pendidikan

-          Sarana Pendidikan belum seluruhnya sesuai standar nasional Pendidikan

-          Tenaga Pendidik belum seluruhnya bersertifikasi

-          Kurikulum pendidikan budaya dan kearifan lokal belum diterapkan secara optimal disekolah


-          Belum tersedianya Gedung perpustakaan daerah yang representative

3. Derajat Kesehatan Masyarakat

-          Ketersediaan SDM dan Sarana Prasarana Kesehatan Belum terpenuhi secara optimal baik pelayanan dasar Puskesmas ataupun rujukan (RSUD)

-          Masih adanya kasus kekurangan gizi atau malnutrisi dan stunting yang membutuhkan dukungan semua sektor

-          Masih ada kasus AKI dan AKB yang perlu menjadi prioritas

-          Pelayanan Promotif dan Preventif Kesehatan perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal

4. Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat

-          Belum optimalnya penyediaan kesempatan kerja masyarakat

-          Belum optimalnya pemberdayaan pembangunan usaha mikro kecil

-          Belum optimalnya investasi dan penanaman modal

-          Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah

5. Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

-          Belum optimalnya pengendalian dan monitoring kesesuaian pemanfaatan  ruang terbuka

-          Belum  optimalnya kinerja pelayanan jalan dan transportasi umum

-          Belum optimal ketersediaan dan kualitas sarpras perumahan dan permukiman.

-          Masih rendahnya indeks kapasitas daerah dalam mitigasi bencana

-          Masih adanya layanan penanganan kebakaran yang melebihi response time

-          Belum  optimalnya peningkatan nilai tambah produksi pangan lokal

-          Belum Optimalnya penanganan banjir

-          Belum  Optimalnya pengembangan destinasi wisata

-          Belum optimal koordinasi lintas sektor dalam pembangunan urusan perdagangan

-          Belum optimalnya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.