SERANG, BANTEN RAYA – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan studi kelayakan atau feasibility study (FS) fiktif untuk pengadaan lahan gedung unit sekolah baru (USB) SMA/SMK 2018. Kegiatan FS tersebut dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdikbud) Provinsi Banten senilai Rp 800 juta.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Sunarko mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspose kasus di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam kasus studi kelayakan fiktif tersebut.
“Sudah ekspose di sana sudah (BPK), tinggal nunggu hasilnya,” katanya kepada Banten Raya, Minggu (5/7).
Menurut Sunarko, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 15 orang, termasuk delapan konsultan pelaksana proyek, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi lain. Mereka di antaranya adalah, mantan Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo, Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten 2018 Heti Septiana, Kasubid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Pujo Laksana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) FS Rizal S Djafar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sendi Risyadi, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dian Hardianto. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, penyidik telah mengantongi nama calon tersangka.
“Sudah ada calon tersangka. Tapi belum ke sana (jumlah tersangka), kita gelar dulu siapa yang bertanggung jawab,” katanya
Untuk diketahui, pada tahun 2018 Dindikbud Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun anggaran 2018, diketahui adanya anggaran untuk belanja jasa konsultasi perencanaan untuk belanja modal tanah-pengadaan tanah untuk bangunan gedung sebesar Rp 1,6 miliar. Dengan rincian, belanja jasa konsultan FS sebesar Rp 800 juta, dan belanja jasa konsultan penilaian atau appraiser Rp 800 juta.
Adapun anggaran untuk belanja modal tanah-pengadaan tanah untuk bangunan gedung, dianggarkan sebesar Rp 91 miliar lebih, dengan rincian belanja lahan untuk gedung pendidikan Rp 89,96 miliar dan biaya operasional lahan untuk 17 lokasi Rp 1,1 miliar.
BACAJUGA:
Namun sampai dengan habisnya tahun anggaran 2018, pengadaan lahan tanah diduga batal dianggarkan. Sementara anggaran belanja jasa FS sebesar Rp 800 juta diduga telah dicairkan.
Jasa FS merupakan pos anggaran konsultasi perencanaan dengan total sebesar Rp 1,6 miliar. Sisanya dianggarkan untuk jasa konsultan penilaian atau apraiser, namun tak jadi dicairkan. (darjat)
