Kembali membicarakan IKN

Oleh: Riswanda

Saat ini UU IKN telah mencapai kulminasi pengesahan. Opera poleksosbudhankam sempat menjadi pertimbangan bobot lanjut / tidak ‘memboyong ibu kota negara ke Kalimantan Timur’ (Riswanda 2022).

Termasuk apakah boyongan keputusan pindah sudah jitu. Barangkali, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan keterpaduan aksi kebijakan memandu keberlanjutan pembangunan fisik, dan lebih lagi arsitektur sosial (Riswanda 2022) ibu kota baru.

Melihat hasil sensus penduduk di tahun 2020 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2022), kira-kira 57,4% penduduk Indonesia terpumpun di Pulau Jawa. Sebagai perbandingan, sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%.
Lalu, keterhubungan fakta ini dengan IKN? Niat baik pemerintah menciptakan ‘Modern city-sustainable city-forward thinking apakah sekadar fantasi atau memang sebuah terobosan?.

Bahan pembelajaran pertama, hajat menyeimbangkan wajah pembangunan Jawasentris menjadi Indonesiasentris rasanya cukup logis.

Paling tidak diukur dari peta sebaran penduduk per provinsi di awal. MInat baru mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 bisa saja sejalan dengan dambaan terciptanya identitas nasional.

Selama, pertimbangan saksama turut menyasar perhatian terhadap aspek lingkungan. Belajar dari pengalaman Ibu Kota DKI Jakarta misalnya. Tedapat persoalan tata ruang, ketersediaan air bersih, belum lagi diagnosis gabasnya kualitas udara Jakarta di atas ambang batas Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

Wacana pendekatan partisipasi warga belum sangguo menjawab kepastian dan kelayakan tempat tinggal di Jakarta. Janji pemerintah? Pembangunan IKN akan mencermati aspek ramah lingkungan.

Riswanda PhD

Menilik Talk show Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (Kemendikbudristek 2022), 75% penutupan lahan di situs pembangunan Ibu Kota dialokasikan bagi pemugaran lingkungan. Kendati demikian, catatan tebal perlu dialamatkan pada penggunaan basis pendekatan ‘multiple-helix’.

Marwah bakal tiap rencana aksi ketahanan lingkungan di kajian regionalisasi proses pembangunan Ibu Kota, seyogyanya hadir di rencana utama (masterplan) IKN.

Demi meminimalkan buah risiko lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Kenapa harus seperti itu? Kalimantan tercatat sebagai wilayah bersumber daya alam (Kajian Lingkungan Hidup Strategis IKN 2020).

Bahaya ‘ecological hazard’ merupakan tantangan tersendiri. Perhatian terhadap hak komunal lingkungan sosial budaya masyarakat adat juga tidak kalah penting.

Jika skenario pembangunan IKN adalah penggerak inovasi dan akselerator pembangunan ekonomi Nudantara, maka inovasi juga perlu hadir pada prosesi cetak biru dan ritual eksekusi kebijakan.