Payung Pelindung Ruang Aman bagi Perempuan

Anasir kedua juga layak apresiasi, yaitu terjanjikan UU menjamin pemenuhan hak korban mendapatkan restitusi melalui skema Dana Bantuan Korban. Termasuk didalamnya mengatur penyitaan aset pelaku.

Komisioner Komnas Perempuan (2016) pernah menyatakan hubungan antara kurangnya pengaduan kekerasan seksual oleh responden, bisa jadi berhubungan dengan rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum sendiri.

Apa arti penting flashback catatan ini? Bagaimana UU TPKS sah mampu mengatasi kebolehjadian masih banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi mendatangi lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan.
Cara menangani kah permasalahannya? Kajian perbandingan fakta (facts) dan nilai (values) nya seperti apa? Jangan sampai bercampur baur antara objektivitas kenyataan sebenarnya dengan subjetivitas nilai ideal yang diharapkan.

Jangan sampai perundangan instimewa ini perkasa di atas kertas, namun lunglai di tataran pelaksanaan.

Semoga petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan eksekusi perundangan ini di lapangan turut memandu bagaimana ruang aman bagi perempuan Indonesia.

Sanggup menanggulangi ragam jenis kasus kekerasan seksual, sampai kepada yang bersifat ‘extraordinary’ (UU TPKS, Sorotan Riswanda 2022). Termasuk pengembangan kapasitas eksekutor kebijakan, hendaknya terprogram dan lebih lagi berbasis kesesuaian spesialisasi. Pilihan ahli berbasis tetangga baik dan ipar jauh penguasa, katakanlah begitu, harus sudah mulai dihindarkan.

Reaksi opini berbasis asumsi tentu bukan gambaran ideal sebuah badan pemerintahan menyikapi kasus berkarakter sensitif-sosial, utamanya seperti TPKS. Penyertaan konsistensi regulasi terkait, untuk nantinya tidak bertumpang-tindih di tataran implementatif adalah kunci.

Peta sebaran masalah sudah merupakan basis cakap antisipasi-solusi. Tinggal, memadankan puzzles atau sebut saja sebaran aksi, seyogyanya menjadi frasa kunci keberhasilan inovasi capaian target ruang aman bagi perempuan. Sosialisasi kebijakan saja tidak cukup. Pilihan edukasi kebijakan merupakan pilihan bijak. ***

Penulis adalah associate professor analisis kebijakan publik Untirta