Dialektika Kebijakan, dan Bukan Drama

Oleh: Riswanda

Sorotan Riswanda kali ini adalah sebuah dialektika. Tanggal 26 april 2022 bisa jadi menorehkan catatan penting bagi dialog kebijakan publik di Indonesia.

Mengapa? Selain terbitnya Keppres 4/ 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara, Presiden Joko Widodo turut menekankan dua hal penting pada sisi pengambilan keputusan kebijakan.

Pertama, tidak ada penundaan pemilu di 2024 — menjawab drama dan kegalauan satir politik. Kedua, Presiden menjangankan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.

Kebijakan pembatasan ini mulai berlaku 28 April 2022, sampai titik periode yang akan ditentukan selepas polemik pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sejalan, 26 april tahun ini menjadi momentum peringatan hari kekayaan intelektual sedunia.

Wakil Presiden Republik Indonesia menegaskan kebutuhan aksi nyata fondasi kekayaan intelektual. Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi perhatian, dan sorotan ekonomi kreatif ikut disentil.

Lalu, mengapa dan bagaimana rentetan titik kata kebijakan tersebut di atas dapat disebut sebuah dialektika kebijakan? Menguip pemikiran Hegel (1770-1831), dialektika bisa dipahami sebagai dua hal yang diperhadapkan atau diperselisihkan untuk kemudian “diakurkan”, didamaikan dalam sebuah pengiyaan.

Secara sederhana, sebutlah kontradiksi, paradoks atau penyangkalan merupakan pengayaan untuk saling menyigi. Jadi pemahaman bersahaja dialektika kebijakan ialah pergeseran dinamis mendekati suatu transformasi atau perubahan.

Peralihan ke arah lebih baik tentu harapan Kita semua atas jalan keluarkebijakan. Mengikuti semangat ini maka tidak ada fakta absolut, sebab realitas masalah kebijakan mengikuti hukum dialektik tadi.

Tarikan pembelaran apa saja yang dapat dipetik saat Kita meniti filsafat dan logika ‘perubahan atas tesis oleh anti-thesis menjadi synthesis’?

Riswanda.

Jika kebijakan awal Kita analogikan sebagai telur (thesis), selanjutnya muncul bebek (synthesis) sebagai dampak keputusan, maka belum tentu bermakna bahwa bebek telah menghancurkan telur.

Namun, dalam pemikiran dialektika, telur telah melangkaui dirinya sendiri maka dari itu menjadi bebek. Kelak bebek akan juga melalui proses kembali menjadi telur dan konstan seperti itu sebagai kias dinamika siklus kebijakan.

Seumpama alur pikir ini coba diterapkan pada rentetan kebijakan terbilang di awal tulisan ini, terdapat beberapa cetak tebal pendedahan dialektika kebijakan publik.