Titian Perkotaan dan Perdesaan

Oleh: Riswanda

Tilikan Riswanda perihal pengindahan strategi bertara wilayah perkotaan dan perdesaan, ‘Rural-Urban Linkage and Local Government Capacity in Coping With Water Crisis: A Brief Note From Indonesia’ (Widianingsih, Riswanda, Paskarina 2019), semestinya ikut mengilhami forum Urban 20 baru saja.

Apalagi, momentum mudik Lebaran mengulurkan sebuah refleksi kritis saat mungkin sebagian besar pemudik ada dalam perjalanan dari kota ke desa.

Estimasi 85.5 juta pemudik (Kemenhub 2022) bukan hanya akbar perhelatan. Angka ini sepatutnya menorehkan catatan kritis regulasi kebijakan. Maksudnya?

Seperti disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat masih dalam forum G20 Bali 2022, persoalan padatnya pemukiman menyertai bengkaknya arus urbanisasi demi perbaikan kesejahteraan. Rembetan isu kawasan tinggal (dianggap) biasa bertali dengan krisis air bersih. Luapan air akibat minimnya serapan lahan hijau beralih perumahan berizin baru dan baru lagi juga terlampau sering dipandang wajar. Padahal, slogan pembangunan berkelanjutan, kewaspadaan bencana, diskusi perubahan iklim global cukup sengit diwacanakan.

Kecerewetan atas nyatanya persoalan ini tampaknya tidak cukup menjadi obor langkah aksi multi-pemangku kepentingan yang lebih serius.

Pra pandemi, Bappenas (2021) menaksir 73 persen dari total 319 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah praja atau metropolis.

Riswanda

PP 21/ 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hadir memayungi langkah beberapa regulasi wilayah berupa perwal, perkab geo-spasial. Mengapa kemudian di titik tertentu perkotaan lahan hijau masih tetap semakin menghilang, sementara lahan perumahan semakin bermunculan?