ATM Beras sampai Subsidi, Ukuran Sejahtera?

Oleh: Riswanda

Upaya pemerintah Indonesia mengendalikan perlambatan ekonomi cukup tampak. Meski pertanyaan besarnya bisa jadi terletak pada pertanyaan apakah: 1) ikhtiar tersebut termasuk pemecah masalah; 2) justru bagian dari masalah itu sendiri; 3) pencetus masalah baru.

Sorotan Riswanda (2022, 27 Februari) mengisyaratkan penggunaan nalar kritis dalam sebuah dialektika kebijakan. Apa maksudnya? Matlamat kehadiran negara di persoalan publik seharusnya merujuk pada model yang terasah falsafah dan terolah riset (Riswanda 2022).

Cetak biru dan eksekusi kebijakan pastinya dapat dimulai dengan pemahamam nilai definitif dan mungkin sedikit deskriptif. Meskipun, peran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mampu memahami perencanaan wilayah secara terukur dan multi-aspek, menjadi frasa kunci menimbang kompleksitas permasalahan wilayah saat ini. 'Silaturahmi pemikiran dan arsitektur sosial' misal (Riswanda 2022, 12 Maret) bisa mengawali kecakapan rumusan kebijakan publik. Kenapa harus seperti itu?

Diskusi lintas toga dan toma tampaknya mewarnai banyak program-program kewilayahan. ATM Beras seperti baru saja diinisiasi DKM Masjid Nurul Huda Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Kabupaten Agam Sumatera Barat laik dicatat sebagai inovasi. ATM yang serius mengucurkan beras bagi fakir miskin dan anak yatim dhuafa.

Penelitian kolaboratif antara UNPAR, Kemenko PMK dan FES, ‘The innovation village: human development, culture and pandemic period’ (Riswanda, Hermawan 2022) menggarisbawahi bagaimana seharusnya semua pendekatan normatif dan visioner diterjemahkan ke dalam usulan program aksi.

Riswanda

Keterpaduan intervensi struktural dan intervensi non-struktural (seperti yang ditunjukkan Nagari Biaro Gadang) tampaknya diperlukan saat ini. Lebih dari sekadar pengulangan strategi lama dengan nama dan kemasan baru. Apa sebab? Menekan inflasi dengan rentetan gelembung subsidi kemungkin tidak akan tahan lama.

Mengutip ulasan data BPS oleh Suara (2022), prosentase penggunaan pendapatan masyarakat masih condong ke arah konsumsi. Dua puluh persen masyarakat menghabiskan enam pulum empat persen pendapatan untuk makanan. Artinya, lonjakan harga kebutuhan pokok sulit diatasi santunan sementara, atau derma populis dan bukan sorotan perbaikan logistik.

Seperti kupasan ‘Subsidi Upah Pegawai Penghasilan 3,5 juta’ (Sorotan Riswanda 2022, 13 April. Upaya menubuhkan pendekatan humanis-inovatif dari pakem ajeg pendekatan administratif tentu layak mendapat pujian, setidaknya secara tinjauan kanal komunikasi publik.

Aspek tertinggal mungkin pada perencanaan tindak lanjut aksi multi-pemangku kepentingan tersebut. Cenderung berhenti di tataran tanda tangan komitmen petisi dan konsensus di atas kertas.

Terlepas dari definisi teksbook dari pengelolaan keuangan, kebaruan inovasi apa yang dapat disertakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi penggunaan anggaran negara? Pengelolaan keuangan negara di era 'massif data' seperti saat ini membutuhkan lebih dari sekadar penjabaran konsep normatif.

Pengedepanan transformasi digital berbasis data adalah salah satu inovasi.
Bagaimana meningkatkan trust dunia usaha terhadap fungsi layanan perizinan (bebas bajul)? Seperti pada sengkarut minyak goreng, dimana solusi kebijakan memalingkan sedikit kelangkaan ke kondisi kemahalan sekarang.

Langkah klasik tentu layak diteruskan jika efektivitas aksi di lapangan tercatat berhasil, dan bukan hanya mencapai luaran target. Normalisasi dan simbol kekuasaan sekadar menyelesaikan sebagian masalah saja, sedang politisasi permasalahan hanya akan membangun relasi kekuasaan, alih-alih menghasilkan rajutan solusi yang dibutuhkan.