Bangga Buatan Indonesia, Mau Dibawa Kemana?

Melihat sejumlah produk regulasi eksisting seperti sertifikasi halal, social security (jaminan sosial), standar ISO, belum termasuk kisruh minyak goreng, penggiat tampaknya dihadapkan pada hambatan peran serta mereka untuk mendahulukan produk dalam negeri.

Dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, seperti dikutip di awal, Presiden Joko Widodo mewajibkan belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah melalui e-katalog. Pemerintah menargetkan pembelian produk melalui e-katalog mencapai 400 triliun rupiah.

Jokowi meminta Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, serta lembaga dan kementerian untuk memprioritaskan UMKM masuk e-katalog. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut diminta memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia belum berjalan dengan baik? Mengapa sebagian pemerintah daerah,lembaga dan kementerian masih enggan membeli produk lokal? Adakah kepentingan yang membuat gerakan ini belum berjalan dengan maksimal? Adakah upaya tepat-sasar, sehingga gerakan itu bisa berjalan secara optimal?

Sistem perencanaan nasional yang mampu menyentuh akar permasalahan seyogyanya dibangun di atas penjabaran 'praxis'. Atau merupakan konsepsi dari realitas permasalahan nasional. Arsiran aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam seringkali terlupakan untuk dicari irisan antisipasi dan solusinya.

Melirik kembali Negeri Kangguru, ucap tulis ‘proudly lokals’ hadir di banyak kebutuhan keseharian, bernilai plus turut membantu publik berdaya beli lemah. Tidak kalah banting secara kualitas dan harga dengan banjir produk impor negeri tiongkok. Artinya, kacamata ekonomi berpadan akrab kacamata sosial “happening” disini.

Bahkan berbungkus lensa budaya nasional ‘proudly Aussie’ misalnya. The official site of Australian Made, The mark of Aussie authenticity, hanya salah satu contoh kecil bagaimana irisan ekonomi-politik beririsan pendekatan sosial-budaya. Kebaruan perspektif di era disrupsi seperti saat ini.

Pendekatan inovatif di aspek pemgembangan pembangunan kewilayahan UMKM sebagai pemegang porsi besar produk dalam negeri, hendaknya merujuk pada basis data solid, dan bukan hanya reaksioner berbasis asumsi.
Nilai-nilai mengawang dan abtrak hasil pelatihan centang adminisrasi dan pola sertifikat berkala, cenderung telah terkikis zaman. Pendekatan kontemporer, semisal bagaimana memastikan kapasitas dan kapabilitas penggiat UMKM, serta Dinas eksekutor terkait di daerah bekerja profesional sesuai bidang keahlian — fit and proper— termasuk pekerjaan rumah selanjutnya.

Rincian langkah pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif digital di jenjang mikro, dapat dimulai dengan setidaknya baseline data pemetaan unsur kelembagaan komunitas per wilayah target. Kajian perencanaan wilayah, seperti ketahanan sosial-budaya-ekonomi ‘proudly Indonesian’ katakanlah begitu, tidak cukup dengan mendorong diterapkannya definisi usang perencanaan tiga dekade lampau.

Penulis adalah associate professor analis kebijakan publik di Untirta