• Sabtu, 22 Januari 2022

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

M Hilman Fikri
- Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB
Riswanda PhD. (Dokumentasi pribadi.)
Riswanda PhD. (Dokumentasi pribadi.)

Oleh: Riswanda PhD

Menyambut baik ketuk palu Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kabinet Indonesia Maju mengikhtiarkan Diskusi Panel.

Perbincangan diantaranya menghadirkan Menteri Dikbud-Ristek, Menteri PPPA, Menteri Agama, Ketua Komnas Perempuan dan termasuk keterwakilan Pakar dan Kelembagaan Komunitas. Kombinasi kerja tertata menghasilkan rumusan dan penerapan kebijakan publik. Tampaknya yang dibutuhkan adalah sebuah kontemplasi — permenungan terhadap respon awal publik menyoal pilihan kata ‘paksaan’, ‘tanpa persetujuan’, ‘dengan persetujuan’.

Kenapa dikatakan seperti itu? Akuratco (2021) mencuatkan drama menegarkan seks bebas sebagai ramalan dampak lalai olah kalimat dalam Permendikbud-ristek PPKS. Kepekaan yang wajar sebetulnya, mengingat kedaruratan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Komnas Perempuan (2021) membuku 27 persen kasus pengaduan kekerasan seksual lembaga pendidikan terjadi di perguruan tinggi. Meskipun, cetak tebal semestinya ada pada 63 persen korban tidak melaporkan (Survei Kemdikbud 2020). Kenapa seperti itu?

Kampus seharusnya menjadi ruang ‘inspiring achievement’, pendorong capaian, wahana menubuhkan prestasi inspiratif (seperti moto salah satu Universitas terkemuka di Australia Selatan).

Amat disayangkan jika kemudian disibukkan oleh katakanlah bacaan klasik dan karakter pemikiran tempurung kelapa. Kampus tentunya harus dipastikan bebas dari perilaku-perilaku menyimpang, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual. Kampus setidaknya mampu menjadi panutan perilaku sosial dan guru masyarakat.

Tempat aman dimana penangkisan dan penindakan kasus-kasus sejenis kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi korban maujud, dan bukan hanya kefasihan aturan tertulis. ‘Kampus merdeka dari kekerasan seksual’ seperti yang didengungkan Kemendikbud-ristek layak mendapat apresiasi. Adapun ketidakpahaman publik mengenai ‘sexual consent’ merupakan pekerjaan rumah selanjutnya.

Riswanda

Rapecrisis England & Wales (2021) menjabarkan ‘consent’ atau persetujuan pada pemahaman bahwa setiap individu berhak menolak aktivitas-aktivitas seksual, dilakukan oleh individu lain, yang tertuju pada dirinya. Namun, berhak juga menyetujui aktivitas tersebut. Bunyi kalimat kontroversial ‘dengan persetujuan’ dan ‘tanpa persetujuan’ korban, sederhananya seperti itu, beberapa kalimat dalam Permendikbud-Ristek PPKS terdengar sehaluan definisi di atas.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB

Mengulas Kemerdekaan Belajar

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:49 WIB
X