• Rabu, 17 Agustus 2022

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

M Hilman Fikri
- Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB
Riswanda PhD. (Dokumentasi pribadi.)
Riswanda PhD. (Dokumentasi pribadi.)

Oleh: Riswanda PhD

Menyambut baik ketuk palu Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kabinet Indonesia Maju mengikhtiarkan Diskusi Panel.

Perbincangan diantaranya menghadirkan Menteri Dikbud-Ristek, Menteri PPPA, Menteri Agama, Ketua Komnas Perempuan dan termasuk keterwakilan Pakar dan Kelembagaan Komunitas. Kombinasi kerja tertata menghasilkan rumusan dan penerapan kebijakan publik. Tampaknya yang dibutuhkan adalah sebuah kontemplasi — permenungan terhadap respon awal publik menyoal pilihan kata ‘paksaan’, ‘tanpa persetujuan’, ‘dengan persetujuan’.

Kenapa dikatakan seperti itu? Akuratco (2021) mencuatkan drama menegarkan seks bebas sebagai ramalan dampak lalai olah kalimat dalam Permendikbud-ristek PPKS. Kepekaan yang wajar sebetulnya, mengingat kedaruratan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Komnas Perempuan (2021) membuku 27 persen kasus pengaduan kekerasan seksual lembaga pendidikan terjadi di perguruan tinggi. Meskipun, cetak tebal semestinya ada pada 63 persen korban tidak melaporkan (Survei Kemdikbud 2020). Kenapa seperti itu?

Kampus seharusnya menjadi ruang ‘inspiring achievement’, pendorong capaian, wahana menubuhkan prestasi inspiratif (seperti moto salah satu Universitas terkemuka di Australia Selatan).

Amat disayangkan jika kemudian disibukkan oleh katakanlah bacaan klasik dan karakter pemikiran tempurung kelapa. Kampus tentunya harus dipastikan bebas dari perilaku-perilaku menyimpang, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual. Kampus setidaknya mampu menjadi panutan perilaku sosial dan guru masyarakat.

Tempat aman dimana penangkisan dan penindakan kasus-kasus sejenis kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi korban maujud, dan bukan hanya kefasihan aturan tertulis. ‘Kampus merdeka dari kekerasan seksual’ seperti yang didengungkan Kemendikbud-ristek layak mendapat apresiasi. Adapun ketidakpahaman publik mengenai ‘sexual consent’ merupakan pekerjaan rumah selanjutnya.

Riswanda

Rapecrisis England & Wales (2021) menjabarkan ‘consent’ atau persetujuan pada pemahaman bahwa setiap individu berhak menolak aktivitas-aktivitas seksual, dilakukan oleh individu lain, yang tertuju pada dirinya. Namun, berhak juga menyetujui aktivitas tersebut. Bunyi kalimat kontroversial ‘dengan persetujuan’ dan ‘tanpa persetujuan’ korban, sederhananya seperti itu, beberapa kalimat dalam Permendikbud-Ristek PPKS terdengar sehaluan definisi di atas.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Melampaui Perbahasan Stunting

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:53 WIB

Hal Ihwal Desain Kesejahteraan Publik

Rabu, 20 Juli 2022 | 06:17 WIB

Cut off Inovasi Muluk, Bidik Pangkal Masalah

Sabtu, 2 Juli 2022 | 16:44 WIB

Mendendangkan Kebijakan Vokasi, Sudah Jitu kah?

Jumat, 24 Juni 2022 | 03:31 WIB

Mempercakapkan Social Enterprise

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:46 WIB

Stigma yang Terlupakan

Selasa, 17 Mei 2022 | 11:00 WIB

Payung Pelindung Ruang Aman bagi Perempuan

Jumat, 6 Mei 2022 | 08:10 WIB

Dialektika Kebijakan, dan Bukan Drama

Jumat, 6 Mei 2022 | 07:00 WIB

Titian Perkotaan dan Perdesaan

Jumat, 6 Mei 2022 | 01:06 WIB

ATM Beras sampai Subsidi, Ukuran Sejahtera?

Senin, 18 April 2022 | 15:24 WIB

Conundrum Cuti Bersama dan Teguran Berempati

Minggu, 17 April 2022 | 13:37 WIB

Fakta Menarik Politik, Seputar Lingkaran Mistis

Sabtu, 2 April 2022 | 05:53 WIB

Bangga Buatan Indonesia, Mau Dibawa Kemana?

Jumat, 1 April 2022 | 06:22 WIB

Kekusutan Minyak Goreng dan Filosofi Batman

Sabtu, 12 Maret 2022 | 06:02 WIB

KKB, Arsitektur Sosial dan Silaturahmi Pemikiran

Sabtu, 12 Maret 2022 | 05:53 WIB

Valentine Bukanlah Kearifan Lokal

Rabu, 16 Februari 2022 | 18:27 WIB

Learn, Unlearn, Relearn

Kamis, 10 Februari 2022 | 17:41 WIB
X