• Jumat, 28 Januari 2022

Mempertikaikan RUU PKS

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB
Riswanda PhD.  (istimewa)
Riswanda PhD. (istimewa)

Oleh: Riswanda PhD

Indonesia darurat kekerasan seksual perlu dipahami sebagai permasalahan publik yang genting. 

Komnas Perempuan (2021) mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020, tertatah menurun dibandingkan 431.471 jumlah kasus di 2019. Meskipun, kecondongan akumulasi angka tidak dapat sepenuhnya menjadi patokan.  Perbantahan tafsir angka muncul menyoal jenis dan bentuk kekerasan. 

Kasus kekerasan seksual cukup menonjol, 962 kasus atau 55 persen dari 1.731 kasus dalam ranah publik. Mencakup pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. 

Prioritas intervensi kebijakan di ranah ini seyogyanya menyorot persoalan bagaimana regulasi tersebut nantinya diterapkan, termasuk penekanan akan berada di aspek mana. 

Pendalaman agenda perumusan ancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat berpijak pada empat pilar bahasan yaitu pilar kelembagaan, pilar penafsiran, pilar penerapan dan pilar interaksi antar aktor perumus dan pelaksana PKS.

Pertama, pilar kelembagaan menyorot siapa sebetulnya pemangku kepentingan utama dari sebuah desain perundangan. Pembahasan naskah hendaklah melibatkan semua unsur terikat. 

Riswanda PhD. (istimewa)

Karena kemudian dari pelibatan ini setidaknya menghasilkan sebuah kesepakatan mengikat mengenai perihal aspek pelaksana teknis eksekusi di lapangan. Mengikut-sertakan toga, toma, aktivis penyuara, akademisi dan unsur non-pemerintah lain dalam dengar pendapat adalah bijak. Ketegasan memastikan K/L yang menjadi sektor manggala juga tidak kalah kritis.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Terkini

Kuliah 4.0

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:43 WIB

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB
X