• Minggu, 7 Agustus 2022

Mempertikaikan RUU PKS

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB
Riswanda PhD.  (istimewa)
Riswanda PhD. (istimewa)

Oleh: Riswanda PhD

Indonesia darurat kekerasan seksual perlu dipahami sebagai permasalahan publik yang genting. 

Komnas Perempuan (2021) mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020, tertatah menurun dibandingkan 431.471 jumlah kasus di 2019. Meskipun, kecondongan akumulasi angka tidak dapat sepenuhnya menjadi patokan.  Perbantahan tafsir angka muncul menyoal jenis dan bentuk kekerasan. 

Kasus kekerasan seksual cukup menonjol, 962 kasus atau 55 persen dari 1.731 kasus dalam ranah publik. Mencakup pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. 

Prioritas intervensi kebijakan di ranah ini seyogyanya menyorot persoalan bagaimana regulasi tersebut nantinya diterapkan, termasuk penekanan akan berada di aspek mana. 

Pendalaman agenda perumusan ancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat berpijak pada empat pilar bahasan yaitu pilar kelembagaan, pilar penafsiran, pilar penerapan dan pilar interaksi antar aktor perumus dan pelaksana PKS.

Pertama, pilar kelembagaan menyorot siapa sebetulnya pemangku kepentingan utama dari sebuah desain perundangan. Pembahasan naskah hendaklah melibatkan semua unsur terikat. 

Riswanda PhD. (istimewa)

Karena kemudian dari pelibatan ini setidaknya menghasilkan sebuah kesepakatan mengikat mengenai perihal aspek pelaksana teknis eksekusi di lapangan. Mengikut-sertakan toga, toma, aktivis penyuara, akademisi dan unsur non-pemerintah lain dalam dengar pendapat adalah bijak. Ketegasan memastikan K/L yang menjadi sektor manggala juga tidak kalah kritis.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Terkini

Melampaui Perbahasan Stunting

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:53 WIB

Hal Ihwal Desain Kesejahteraan Publik

Rabu, 20 Juli 2022 | 06:17 WIB

Cut off Inovasi Muluk, Bidik Pangkal Masalah

Sabtu, 2 Juli 2022 | 16:44 WIB

Mendendangkan Kebijakan Vokasi, Sudah Jitu kah?

Jumat, 24 Juni 2022 | 03:31 WIB

Mempercakapkan Social Enterprise

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:46 WIB

Stigma yang Terlupakan

Selasa, 17 Mei 2022 | 11:00 WIB

Payung Pelindung Ruang Aman bagi Perempuan

Jumat, 6 Mei 2022 | 08:10 WIB

Dialektika Kebijakan, dan Bukan Drama

Jumat, 6 Mei 2022 | 07:00 WIB

Titian Perkotaan dan Perdesaan

Jumat, 6 Mei 2022 | 01:06 WIB

ATM Beras sampai Subsidi, Ukuran Sejahtera?

Senin, 18 April 2022 | 15:24 WIB

Conundrum Cuti Bersama dan Teguran Berempati

Minggu, 17 April 2022 | 13:37 WIB

Fakta Menarik Politik, Seputar Lingkaran Mistis

Sabtu, 2 April 2022 | 05:53 WIB

Bangga Buatan Indonesia, Mau Dibawa Kemana?

Jumat, 1 April 2022 | 06:22 WIB

Kekusutan Minyak Goreng dan Filosofi Batman

Sabtu, 12 Maret 2022 | 06:02 WIB

KKB, Arsitektur Sosial dan Silaturahmi Pemikiran

Sabtu, 12 Maret 2022 | 05:53 WIB

Valentine Bukanlah Kearifan Lokal

Rabu, 16 Februari 2022 | 18:27 WIB

Learn, Unlearn, Relearn

Kamis, 10 Februari 2022 | 17:41 WIB
X