• Jumat, 28 Januari 2022

Mengurai Regulasi Tembakau

- Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB
Riswanda PhD.  (istimewa)
Riswanda PhD. (istimewa)

Oleh: Riswanda PhD

Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT), atau lebih dikenal dengan cukai rokok, di tahun 2022 menuai kericuhan.

Pernyataan sikap bersama disampaikan kepada Presiden Joko Widodo diantaranya oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dan Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (Liputan 6 2021, 20 September).

Keluhan gabungan kelembagaan komunitas tersebut terletak pada ajakan untuk mengurai kemungkinan dampak kenaikan cukai terhadap buruh tani dan buruh rokok. Unjuk keprihatinan perlambatan ekonomi di periode pandemi turut dikedepankan sebagai bahan peninjauan kembali.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 memang dapat menjadi payung pemandu. Bijak bagi regulator kebijakan untuk juga mengurai desain keputusan regulasi dengan menggunakan frasa Janet McIntyre-Mills ‘who is the receiving ends of the policy solution?’, atau dengan kata lain siapakah sebetulnya penerima dampak akhir dari kenaikan cukai tembakau? Adakah aspek yang tertinggal dari pembahasan?

Menyitir catatan penerimaan cukai produk hasil tembakau sepanjang tahun 2020, mencapai Rp 176,3 triliun (Liputan6 2021, 6 Januari). Sebuah paradoks jika jumlah tersebut diartikan sebagai masifnya konsumsi rokok di negeri ini dan estimasi kemungkinan beban tanggungan jaminan kesehatan negara dari penyakit yang mungkin ditimbulkan dari perokok pasif dan aktif.

Beban ini menurut kalkulasi terakhir ada di angka 378,75 trilyun (Balitbang Kemenkes 2013). Penerimaan rupiah yang tidak mengherankan mengingat 65,19 juta perokok Indonesia (Southeast Asia Tobacco Alliance 2019). Artinya, terdapat dua sisi mata uang disini.

Hitungan pendapatan signifikan dari sektor ini mesti sebanding dengan beban pengeluaran kesehatan publik terkait konsumsi rokok. Mendokrak dulangan target rupiah dari penerimaan cukai tentu penting, mengingat besarnya pengeluaran negara di aspek pemulihan kesehatan publik belakangan ini.

Namun, perlu juga diingat bahwa kesehatan publik bisa jadi berelasi cukup erat dengan kesehatan ekonomi segmen masyarakat terdampak pandemi. Meringankan beban mereka yang terdampak bahkan menjadi korban periode pandemi adalah kritis. Pendekatan represif seperti menutup paksa etalase rokok tampaknya hanya akan memperlihatkan kegagapan aksi, dan bukan solusi berkelanjutan.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kuliah 4.0

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:43 WIB

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB
X