• Jumat, 28 Januari 2022

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

- Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB
Riswanda PhD.  (istimewa)
Riswanda PhD. (istimewa)

Oleh: Riswanda PhD

Runtutan regulasi kebijakan publik menyoal isu perlindungan anak telah digulirkan pemerintah Republik Indonesia. Pokok pikiran untuk menubuhkan perencanaan dan langkah aksi nasional melindungi anak dari tindak kekerasan, serius dimulai oleh Inpres 5/ 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Inpres menggandeng khusus lintas Kementerian dan Lembaga, menuntun unsur POLRI serta kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berbasis komunitas.

Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perpres 61/ 2016, mempertegas perisai nasional di tema ini. Lebih lanjut, Perpres 65/ 2020, menyambut penekanan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, bagian dari bidang kerja Kedeputian Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA. Perpres 25/2021 berkenaan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak anak mestinya segaris dengan PP 78/ 2O2I mengenai perlindungan khusus bagi anak. Artinya, sorotan kebijakan pada ranah ini cukup menyentuh frasa kunci.

Masih mencuatnya kasus kekerasan pada anak adalah fakta memelikkan. Catatan Hari Anak Nasional (Kompas 2021, 23 Juli) melansir 5.463 anak masih mengalami kekerasan, dan bahkan menukil angka sebaran pada 10 wilayah Provinsi yang memiliki angka kasus kekerasan paripurna.

Merujuk laporan Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 3 Juni di tahun berjalan, MediaIndonesia (2021, 5 Juni) mencatat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Biro Data dan Informasi Kemen PPPA mewartakan 3.683 anak menjadi korban kekerasan dalam rentang waktu Januari-Juni (Paudpedia.kemdikbud 2021, 5 Juni).

Kata Riswanda. (istimewa)

Kendatipun di sini kesimpangsiuran angka relatif tampak, mungkin ada baiknya bagi sebuah intervensi kebijakan untuk juga mengkaji kedalaman masalah.
Pencarian akar dari akar-akar permasalahan yang mungkin kasatmata di permukaan, sebagai policy problem, dapat menjadi frasa kunci baru di kajian Kota Layak Anak.

Penyelesaian masif memang perlu, lebih cakap lagi jika kedalaman bidikan solusi menjadi bekal ancangan regulasi. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah menihilkan kekerasan pada anak? Jawaban pertanyaan ini tentunya memerlukan insights khusus. Ragam stresor lingkungan bisa saja mendorong terjadinya tindak kekerasan, termasuk pada anak.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kuliah 4.0

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:43 WIB

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB
X