• Rabu, 19 Januari 2022

Ini Tujuh Masukan Untirta Untuk Wakil Rakyat

- Selasa, 31 Agustus 2021 | 07:00 WIB
Ini Tujuh Masukan Untirta Untuk Wakil Rakyat
Ini Tujuh Masukan Untirta Untuk Wakil Rakyat

SERANG, BANTEN RAYA-Kunjungan kerja Komisi II DPR RI.ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menuai beberapa masukan, guna penyusunan Rancananya Undang-undang (RUU) terkait perubahan atas Undang-undang (UU) No.5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.


Hadir dalam kunjungan kerja tersebut tim anggota Komisi II DPR RI, dan diterima oleh jajaran Pimpinan Rektorat Untirta di Ruang Multimedia, Senin (30/8).


Menurut H. Syamsurizal, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPR RI, perubahan Undang-undang tentang ASN mengalami rentang waktu perubahan yang semakin cepat. Mulai diawali dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


“Kalau kita lihat masa perubahan undang-undang ini ada satu yang menginspirasi kita, pertama dari 1974 ke 1999 sekitar 25 tahun kemudian dari 1999 ke 2014 sekitar 15 tahun, dan 2014 hingga saat ini ada sekitar 7 tahun. Jadi ada masa tenggang yang semakin cepat," katanya.


Lebih lanjut Syamsulrizal pun menjelaskan bahwa sebagaimana arahan presiden yang menginginkan ASN berkelas dunia, maka pihaknya ingin perubahan undang-undang yang dapat berlaku lama dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.


Di lokasi yang sama, Rektor Untirta H. Fatah Sulaiman dalam sambutannya yang juga sekaligus didapuk sebagai narasumber mengatakan, Undang-undang tentang ASN kedepannya akan banyak mengalami dinamika.


Hal tersebut didasari oleh perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan budaya, sehingga dapat mempengaruhi performance layanan publik. ASN sebagai profesi yang berkecimpung dalam public services sudah sepatutnya dapat menyesuaikan perkembangan zaman, karena tuntutan masyarakat diera digital ini.


“Revolusi pelayanan ini menuntut pemerintah untuk menjalankan e-government, open government dan smart government,” katanya.


Sambung Prof Fatah, tantangan tersebut perlu diadaptasi dari review rencana perubahan Undang- undang ASN. (satibi)

Halaman:

Editor: Redaksi

Tags

Terkini

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB
X