Walikota Serang Syafrudin Bakal Salahkan Sekda Jika RPJMD Kota Serang Tak Tercapai, Loh Kok?

BANTENRAYA.COM - Walikota Serang Syafrudin akan menyalahkan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Serang bila rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2019-2023 tersisa 30 persen.

Pernyataan ini disampaikan Walikota Serang Syafrudin dalam ekspose dan peresmian hasil pembangunan dilaksanakan di gedung pengujian kendaraan bermotor atau PKB Terminal Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis 2 Februari 2023.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan janji-janji politik yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2019-2023 bersama Wakil Walikota Subadri Ushuludin.

Baca Juga: Contoh Teks Khutbah Isra Miraj Singkat, Mudah Dihafal: Peroleh Keutamaan dan Pahala yang Tak Putus-putus

"Kalau kurang 1 sampai 5 persen RPJMD tak terealisasi itu namanya manusia biasa. Tapi, kalau kurangnya 20 sampai 30 persen itu berarti Pak Sekda yang salah," ujar Syafrudin, dalam sambutannya.

Syafrudin mengatakan, bila hanya mengandalkan APBD Kota Serang rasanya sulit untuk membangun Kota Serang dalam waktu lima atau 10 tahun sekalipun.

"Itu pak Sekda yang salah. Jadi kalau kita mengandalkan anggaran itu kayaknya sulit untuk membangun lima tahun. 10 tahun aja tidak selesai kalau mengandalkan anggaran," ucap dia.

Baca Juga: Jalur Pendakian Gunung Aseupan Pandeglang Ditutup Sementara Setelah Suara Ini Muncul

Syafrudin menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Serang untuk terus melakukan inovasi.

"Perlu inovasi dari kepala OPD, nggak tahu kita ngambil ke provinsi atau ke pusat atau fisiknya minta ke provinsi itu memang tergantung di OPD," katanya.

Menurut Syafrudin, pimpinan kepala daerah hanya membuat kebijakan semata, adapun usulan-usulan itu dari OPD masing-masing.

Baca Juga: Tes IQ: 90 Persen Menyerah dalam Mencari Perempuan yang Bersembunyi pada Gambar, Apakah Anda Diantaranya?

"Dan insya Allah ini inovasi dari kepala OPD. Buktinya kita bisa membangun," jelas Syafrudin.

Syafrudin mengungkapkan bahwa pihaknya tidaknya berkoordinasi dengan legislatif untuk pengawasan penyusunan anggaran, akan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum atau APH.