Banyak Bangunan Berdiri di Aliran Sungai Menjadi Penyebab Utama Banjir di Kota Serang

- Senin, 5 Desember 2022 | 05:44 WIB
Warga Singandaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, meninjau Jembatan Singandaru yang tergerus banjir, Rabu 16 November malam hingga Kamis 17 November 2022 pagi. (Harir Baldan Bantenraya.com)
Warga Singandaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, meninjau Jembatan Singandaru yang tergerus banjir, Rabu 16 November malam hingga Kamis 17 November 2022 pagi. (Harir Baldan Bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang menyebutkan ada 42 titik pelanggaran tata ruang di bantaran sungai yang tersebar di Kota Serang.

Adanya 42 titik pelanggaran tata ruang itu menyebabkan banjir di Kota Serang.

Kaitan 42 pelanggaran tata ruang ini disampaikan Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi.

Baca Juga: Walikota Serang Minta Pengajian Bulanan Dimanfaatkan untuk Penagihan PBB P2

Iwan Sunardi memperkirakan ada 42 titik pelanggaran tata ruang di sungai yang menyebabkan banjir di Kota Serang.

"Kalau bicara persentase kita ada 42 titik pelanggaran tata ruang," ujar Iwan Sunardi, kepada Bantenraya.com, Minggu 4 Desember 2022.

Iwan Sunardi menjelaskan, pelaku pelanggaran tata ruang masih didominasi oleh masyarakat.

Baca Juga: Persita vs Bali United, Pendekar Cisadane Incar Poin Sempurna

"Dilanggar oleh permukiman. 30 persen pengembang, dan 70 persen oleh warga, termasuk pembangunan-pembangunan di pinggir kali," jelas dia.

Iwan Sunardi menerangkan, penyebab banjir lantaran adanya berubah fungsi lahan dari kesmen area menjadi bangunan-bangunan baik permukiman, perdagangan jasa, dan penyempitan saluran.

"Persoalannya satu, karena banyak bangunan-bangunan yang berdiri di atas bangunan saluran. Kemudian adanya sedimentasi dan kesadaran masyarakat yang tidak optimal dalam membuang sampah," terangnya.

Baca Juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Armada RI 2022, Desain Tangguh dan Berani, Jadikan Foto Profil Media Sosial

Iwan Sunardi menyebutkan, seluruh kali yang memiliki potensi buang sampah di lokasi yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah (TPS).

"Di seluruh kali yang tidak punya TPS," sebut Iwan Sunardi.

Iwan Sunardi menuturkan, untuk meminimalisir terjadinya banjir, maka bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran harus segera ditertibkan.

"Solusinya ya ditertibkan," tutur dia.

Untuk pelaksanaan penertiban, kata Iwan Sunardi, pihaknya masih menanti memorandum of understanding atau MoU dengan BWSC3 terkait pengalokasian anggaran bantuan tak terduga atau BTT.

"Nah itu nanti BTT menunggu dari karena ini merupakan kewenangan, bukan kewenangan pemerintah kota, kita menunggu MOU," akunya.

Saat disinggung besaran anggarannya, Iwan Sunardi mengaku pihaknya pun masih mengkaji.

"Baru kita kaji nanti. Kalau kebutuhannya berapa kan pendataan dan sebagainya. Kalau jangka pendek mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau bicara jangka panjang ini mungkin puluhan miliar, karena harus menertibkan bangunan-bangunan liar," jelas Iwan Sunardi.

Adapun untuk normalisasi jembatan, Iwan Sunardi menuturkan, pihaknya telah menyiapkan perencanaannya.

"Nah itu bicara kewenangan. Kalau bicara kewenangan kita, kita sudah menyiapkan dari pada DED atau perencanannya. Tapi kalau kewenangan di pemerintah lain ya kita nggak bisa," tutur dia.

Asisten Daerah atau Asda I Kota Serang Subagyo mengatakan, untuk normalisasi kali dan sungai yang terdampak banjir di Kota Serang, pihaknya akan mengundang kembali pihak-pihak terkait, karena belum teranggarkan, sehingga berencana akan menggunakan dana BTT.

"Jadi kita nanti akan undang khusus balai besar kaitan dengan kewenangan sungai yang ada. Karena kalau kita menggunakan BTT tanpa MOU dengan balai C3, kita salah prosedur. Makanya kita akan undang kemudian nanti kita buat MOU dengan balai C3, dengan kodim, baru nanti kita bisa anggarkan dari BTT untuk kegiatan normalisasi sungai untuk yang terkena dampak banjir kemarin," jelas Subagyo.

Subagyo mengaku pihaknya pun akan mengundang khusus mengenai pengawasan izin mendirikan bangunan atau IMB dan PBG, karena ada beberapa ruko sepanjang 100 meter yang menutup semua drainasenya.

"Itu juga menjadi kebijakan kita kedepan yang harus kita tertibkan. Makanya nanti pengawasan IMB dan PBG nanti juga akan kita bahas secara khusus menjadi kewenangan siapa. Apakah DPMPTSP  atau PU atau pol PP nanti mungkin itu akan kita rapatkan khusus," katanya.

Selain itu, kata Subagyo, pihaknya juga akan mengundang para developer perumahan yang terdampak banjir, Kamis 17 November 2022.

"Selanjutnya kita juga akan panggil pengembang-pengembang dari beberapa perumahan yang kemarin terdampak banjir kalau memang yang sudah diserahkan seperti Widya Asri mungkin kemarin kan mengajukan untuk meninggikan jembatan. Mungkin kita minta usulannya dari warga dan kedepan mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas perkim untuk pembangunannya," tandas dia. ****

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stunting di Kota Serang Hampir Mencapai 2.000 Kasus

Kamis, 1 Desember 2022 | 06:27 WIB
X