Walikota Serang Akui Pelaku Usaha Tak Pernah Diberikan Sosialisasi Soal Lingkungan

BANTENRAYA.COM - Pengeluaran izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH bagi para pelaku usaha di Kota Serang harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Penyesuaian kondisi di lapangan ini penting dilakukan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan masyarakat.

Demikian disampaikan Walikota Serang Syafrudin usai membuka acara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan izin lingkungan PPLH.

Baca Juga: Dimintai Uang oleh Kepala Sekolah, Puluhan Orang Tua Siswa SMK Negeri 5 Kota Serang Datangi Sekolah

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Rabu 2 November 2022?

"Pengeluaran izin PPLH ini juga harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan, jangan sampai kita berfikirnya praktis, tidak memikirkan pelaksanaan kedepan," ujar Syafrudin, kepada Bantenraya.com.

Syafrudin mengatakan, pembinaan dan pengawasan bagi para pelaku usaha ini sangat penting, agar tidak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan di masyarakat sekitar.

Baca Juga: Rumah Berdaya Cilegon Kantongi Sertifikat Inkubator Bisnis dari KemenkopUKM

"Seperti kemarin ada pengusaha yang polusi udaranya menyengat, ini perlu dilakukan pembinaan, agar apa yang dikerjakan oleh pengusaha tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat Kota Serang," jelas dia.

Menurut Syafrudin, kegiatan ini sebelumnya belum pernah diadakan terkait penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, baru pengawasan saja yang cukup sering dilakukan.

"Selama ini para pengusaha belum pernah ini diadakan sosialisasi yang secara langsung dihadiri oleh Walikota, baru secara intern saja dengan DLH, namun kalau pengawasan tentunya sudah dilakukan," katanya.

Syafrudin menjelaskan, pembinaan dan pengawasan ini dapat lebih terpantau dan mengetahui dengan harapan seluruh pelaku usaha di Kota Serang tumbuh dan berkembang, sehingga PAD Kota Serang turut meningkat, terutama dalam sektor perpajakan.

"Pembinaan dan pengawasan ini perlu dilakukan oleh dinas terkait, stakeholder terkait yang keterkaitannya dengan kelancaran usaha yang ada di wilayah masing-masing," terang Syafrudin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farach Richi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peran intervensi pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan oleh para pengusaha yang ada di Kota Serang.

Farach Richi menyebutkan, terdapat beberapa hal yang ditekankan kepada para pelaku usaha yaitu terkait perizinan tentang lingkungan sekitar pendiri usaha tersebut.

"Yang ditekankan adalah terkait perizinan tentang lingkungan untuk mengantisipasi suatu hal yang dampaknya luas terhadap lingkungan sekitar," kata Farach Richi.

Farach Richi menjelaskan, terdapat beberapa sanksi yang akan dikeluarkan jika pelaku usaha membandel.

"Ada tahapan dalam PP 22 Tahun 2021 bahwa ada tahapan tahapan, apakah dengan upaya paksa bahkan bisa sampai dikenakan sanksi upaya penutupan,"  jelasnya.

Farach Richi mengaku hingga tahun 2022 ini
baru melakukan monitoring, dan baru bisa melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha.

"Kalau sanksi kita baru satu yang menjadi kewenangan kota, seperti ada di salah satu pelaku usaha yang kita kenakan sanksi berupa upaya paksa pemerintah," ucap dia.

"Jadi apa yang harus dilakukan atau diantisipasi untuk menata lingkungan di tempat usahanya itu, kita kasih batas waktu, jika batas waktu sudah dilaksanakan, berarti dilakukan upaya paksa. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita lakukan upaya penutupan," tandasnya. ***