Forum Renja BPKAD Banten, Tutup Celah Korupsi dengan Perencanaan Transparan

Dalam forum pembahasan rencana kerja, masing-masing bidang BPKAD bersama stakeholders terkait membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut.

Baca Juga: Tak Hanya Polos, ini Fakta-fakta Menarik Mengenai Livy Renata: Ternyata Pernah Dibully

Pertama, rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023. Kedua, rumusan daftar usulan program dan kegiatan BPKAD tahun 2023.

Rina menegaskan, salah satu area rawan korupsi adalah pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan harus memiliki dasar hukum, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

 Baca Juga: Mengenal Sosok Dinar Candy, Dirinya Baru Putus Dengan Ridho Ilahi, dari Perjalanan Karir Hingga Kontroversi

“Saya ingatkan kembali kepada para peserta forum, bahwa fungsi anggaran di lingkungan Pemprov Banten mempunyai pengaruh yang sangat penting dan strategis,” tegasnya.

Ia memaparkan, anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik yang memiliki konsekuensi hukum dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja pemerintah daerah.

Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Baca Juga: Ratusan Warga Korban Banjir di Kota Serang Masih Bertahan di Tenda Darurat Benteng Speelwijk dan Surososowan