BANTENRAYA.COM – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Banten menggelar kegiatan Forum Rencana Kerja atau Forum Renja) tahun 2023 di Aula Kantor BPKAD Banten, Jumat 25 Februari 2022.
Dalam Forum Renja BPKAD Banten ini ditekankan agar perencanaan dilakukan , transparan, efektif, efisien, dan akuntabel guna menutup celah korupsi.
Sekda Banten Al Muktabar yang diwakili Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan Forum Renja BPKAD Provinsi Banten 2023 ini merupakan awal dari rangkaian proses perencanaan pembangunan partisipatif.
Baca Juga: Jadi Penerus Mascherano, Arsenal Tantang Real Madrid Rebutan Wonderkid River Plate
Tentunya dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2023 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
“Pembahasan rencana kerja ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi. Mendapatkan masukan-masukan dari publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) Provinsi Banten tahun 2023,” ujarnya.
Ia menuturkan, hasil dari pembahasan Forum Renja nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan capaian target rencana strategis (renstra) BPKAD Provinsi Banten tahun 2023.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 2 Maret 2022: Aldebaran Panik, Andin Melahirkan?
Sebagai bagian dari proses perencanaan, dalam pelaksanaan Forum Renja masing-masing bidang di BPKAD Banten melibatkan berbagai unsur.
“Baik pemerintah pusat, DPRD Provinsi Banten, OPD Provinsi Banten yang terkait, kabupaten/kota dan stakeholders terkait lainnya.
Dalam forum pembahasan rencana kerja, masing-masing bidang BPKAD bersama stakeholders terkait membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut.
Baca Juga: Tak Hanya Polos, ini Fakta-fakta Menarik Mengenai Livy Renata: Ternyata Pernah Dibully
Pertama, rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023. Kedua, rumusan daftar usulan program dan kegiatan BPKAD tahun 2023.
Rina menegaskan, salah satu area rawan korupsi adalah pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan harus memiliki dasar hukum, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Artikel Terkait
Sita Aset Pejabat BPRS CM yang Terlibat Korupsi, Kejari Cilegon Belum Tetapkan Tersangka
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten Tersangka Korupsi UNBK
DPO Terpidana Korupsi Pengadaan Biskuit Ditangkap Tim Tangkap Buronan Kejari Serang
Indeks Korupsi di Banten Tidak Berubah 5 Tahun Terakhir
Lantik Enam Pejabat Eselon II, Helldy Agustian Minta Tidak Ada Korupsi
Mitigasi Korupsi Dana Desa Melalui Program Desa Digital
Kejari Cilegon Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi BPRSCM
Kenapa Korupsi Masih Terjadi? Ini Penyebabnya Kata Ketua KPK Firli Bahuri