• Minggu, 14 Agustus 2022

Kejati Banten Mulai Selidiki Laporan MAKI Soal BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

- Rabu, 16 Februari 2022 | 19:34 WIB
Kasi Penkum Kejati Banten Ivan menjelaskan kasus dugaan Tipikor pada BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Kejati Banten, Rabu 16 Februari 2022 (Darjat Nuryadin/Bantenraya)
Kasi Penkum Kejati Banten Ivan menjelaskan kasus dugaan Tipikor pada BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Kejati Banten, Rabu 16 Februari 2022 (Darjat Nuryadin/Bantenraya)

BANTEN RAYA.COM  - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mulai menyelidiki laporan pengaduan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengenai pencairan biaya Penunjang Operasional (BPO) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten senilai tahun 2017-2021 senilai Rp57 miliar yang diduga tanpa dilengkapi laporan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan bidang Intelijen telah menindaklanjuti laporan tersebut.

Baca Juga: Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten Tersangka Korupsi UNBK

"Kita bergerak cepat dalam menindaklanjuti Laporan Pengaduan tersebut dengan melakukan pengumpulan data dan keterangan (Puldata dan Pulbaket) telah berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini," katanya kepada Banten Raya, Rabu 16 Februari 2022.

Ivan menjelaskan hasil Puldata dan Pulbaket ditemukan bahwa terhadap kegiatan-kegiatan BPO dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan, kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten telah dilakukan.

"Namun belum terdapat dokumen pertanggungjawabannya yang dapat diyakini kebenarannya. Kita masih dugaan, dugaan tindak pidana korupsi, iya ada dugaan," jelasnya.

Baca Juga: Ratusan Randis Pemkab Pandeglang Akan Dilelang, Ini Penyebabnya

Ivan mengungkapkan, saat ini perkara kasus dugaan Tipikor pada BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten itu telah dilimpahkan dari Bidang Intel Kejati Banten ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus) untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

"Sekarang kita serahkan ke pidana khusus, biasanya mereka nanti akan melakukan penyelidikan, oleh tim pidana khusus," ujarnya.

Ivan menegaskan dalam perkara ini, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakilnya Andika Hazrumy ke Kejati Banten.

Halaman:

Editor: Muhaemin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X