• Sabtu, 28 Mei 2022

Bakal Dihapus di 2023, Honorer Minta Pemprov Banten Jangan Diam Saja

- Senin, 24 Januari 2022 | 18:42 WIB
Sejumlah guru honorer bersiap mengikuti seleksi tahap dua untuk jadi PPPK di Pandeglang, belum lama ini. Tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten meminta agar mereka bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK tanpa tes sebelum honorer dihapus di 2023. (Muhaemin/Bantenraya)
Sejumlah guru honorer bersiap mengikuti seleksi tahap dua untuk jadi PPPK di Pandeglang, belum lama ini. Tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten meminta agar mereka bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK tanpa tes sebelum honorer dihapus di 2023. (Muhaemin/Bantenraya)

BANTENRAYA.COM - Tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten meminta agar Pemprov Banten untuk melakukan sesuatu terkait rencana pemerintah pusat yang akan menghapus honorer di 2023

Para tenaga honorer meminta agar Pemprov Banten mengajukan formasi agar mereka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua Forum Pegawai Non PNS Provinsi Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengatakan, pada dasarnya rencana penghapusan tenaga honorer sudah ditetapkan dalam sebuah peraturan.

Baca Juga: Beberapa Pertanyaan Yang Sering Muncul Untuk Menara Saidah, Ini Jawabannya

Tepatnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Di sana termaktub jika pegawai non-PNS  di instansi pemerintah  melaksanakan tugas paling lama sampai dengan 2023.

“Saya selaku Ketua Umum Honorer Non-ASN Provinsi  Banten beserta kurang lebih 6.000 honorer di Banten memiliki kekhawatiran yang sangat besar," ujarnya, Senin 24 Januari 2022.

Baca Juga: Relawan Ganjar Pranowo se Banten Bertemu di Lebak dan Bahas Deklarasi Serta Pemenangan di Pilpres

"Jika rencana Kemenpan-RB ini dilaksanakan maka nasib rekan-rekan yang ada di kurang lebih 48 OPD akan terancam status pekerjaannya,” katanya.

Ia menuturkan, kekhawatiran tersebut muncul Karena sampai saat ini Pemprov Banten tidak mengusulkan formasi honorer di luar tenaga pendidik untuk diangkat PNS atau PPPK. Padahal alokasi tersebut telah tersedia sejak 2021.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X