Alasan Interpelasi Walikota Cilegon Soal Ketidakharmonisan, Ketua IKA Untirta Cilegon: Tak Masuk Logika

BANTENRAYA.COM - Interpelasi terhadap Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta yang didorong Fraksi Golkar, Gerindra dan Nasdem-PKB dinilai tidak akan berjalan semudah yang diperkirakan.

Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kota Cilegon Pauri D Samal menjelaskan, hak interpelasi harus dilakukan dengan beberapa syarat.

Pertama, terhadap kebijakan pemerintah dalam arti produk pejabat atau lembaga pemerintah eksekutif atau administrasi negara berdasar asas freies ermessen atau kebebasan bertindak.

Baca Juga: Erica Carlina Membeberkan Fakta, Bahwa Dirinya Didekati Charlie Puth Lewat DM di Media Sosialnya

Lalu, peraturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan tidak tertulis atau angeschreven hardheidsclausule.

"Dalam berbagai literatur ilmu hukum ada banyak penjelasan bahwa kebijakan pemerintah juga terkait kewenangan diskresioner yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, demi kepentingan masyarakat," katanya lewat rilis yang diterima Bantenraya.com Minggu 16 Januari 2022.

"Contoh sederhana, seorang polisi punya wewenang diskresi untuk mengarahkan kendaraan lewat jalan yang ada rambu-rambu tanda larangan, untuk upaya mengatasi kemacetan lalulintas," paparnya.

Baca Juga: Hubungannya dengan Chika Sudah Selesai, Thariq Halilintar Akui Dekati Fuji

Selanjutnya, ujar Pauri DS, syarat kedua bersifat penting. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penting mengandung makna amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna, genting keadaannya, gawat dan sebagainya.
Lalu syarat ketiga, berdampak luas pada masyarakat dan bernegara.