• Selasa, 9 Agustus 2022

Kemenggelembungan Silpa Banten

- Jumat, 14 Januari 2022 | 11:16 WIB
Eko Supriatno, Akademisi Unma Banten (Dok Pak Eko)
Eko Supriatno, Akademisi Unma Banten (Dok Pak Eko)

Oleh : Eko Supriatno *

Memasuki awal tahun anggaran 2022 mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lagi sibuk-sibuknya mengerjakan kegiatan yang tertuang dalam APBD. Kegiatan ini bisa berupa belanja tidak langsung ataupun belanja langsung. Kenyataannya, penyerapan belanja di banyak daerah hanya 20-40 %. Kondisi ini menimbulkan potensi menggelembungnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Setelah RAPBD disahkan oleh eksekutif bersama legislatif dalam bentuk perda, masing-masing institusi pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sesuai tertuang dalam DPA-OPD. Pengeluaran bisa belanja rutin, misalnya pelayanan kantor, gaji dan honor ataupun belanja untuk operasional kegiatan/proyek. Tetapi saat ini banyak personel ‘enggan’ memulai mengerjakan kegiatan sesuai tanggung jawabnya. Hal ini menimbulkan penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga institusi keuangan (DPPKAD) harus bekerja maraton.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Operasi Pasar Sebagai Langkah Nyata dalam Menyikapi Kenaikan Harga Sembako

Pasalnya banyak yang mengajukan SP2D (pencairan dana) menjelang batas akhir waktu. Selain itu, bila kegiatannya berwujud fisik dan bernilai besar maka proses pengadaan barang/jasa dilakukan lewat lelang. Hal itu memerlukan waktu cukup lama. Ada beberapa masalah yang melingkupi aparatur terkait dengan ”keengganan” mengerjakan kegiatan, yang berdampak pada menggelembungnya Silpa.

Pertama, aspek perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Masih banyak perencanaan perhitungan alokasi dana belum pas dengan operasionalnya, seperti kelebihan target pendapatan, sisa gaji, gagal lelang, dan dana sosial/hibah yang belum sinkron dengan juknis.

Kedua, risiko hukum dalam menjalankan kegiatan di OPD. Ini terbukti banyak dari mereka tak mau masuk organisasi kegiatan meskipun sudah memiliki sertifikat, baik sebagai pengguna anggaran, kuasa PA, PPKom, pengawas lapangan, pejabat pengadaan maupun PPHP. Mereka takut andai nanti berurusan dengan penegak hukum.

Baca Juga: Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini, Pertarungan Papan Tengah Demi Zona Liga Champions  

Ketiga, kinerja aparatur yang tidak optimal dalam menjalankan tupoksinya.

Menurunnya semangat kerja ini salah satunya karena belum diberlakukan reward and punishment secara adil dan tegas. Masalah Silpa mulai menghangat dibicarakan di kalangan pemda dan DPRD. Ini disebabkan adanya tren makin menurunnya penyerapan anggaran yang sudah ada di plafon APBD, baik bersumber dari PAD maupun dana perimbangan (DAK).

Halaman:

Editor: Muhaemin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X