• Jumat, 27 Mei 2022

Gubernur Banten dan Buruh Berdamai, tapi Laporan di Polda Banten Belum Resmi Dicabut?

- Selasa, 4 Januari 2022 | 21:44 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim dan pihak buruh sepakat untuk berdamai atas kasus pendudukan paksa ruag kerja Gubernur Banten dalam aksi demo pada 22 Desember 2021 lalu. Akan tetapi, administrasi laporan ke Polda Banten belum resmi dicabut dan baru akan diurus besok, Rabu 5 Januari 2022. (Dokumentasi Biro Adpim Setda Provinsi Banten)
Gubernur Banten Wahidin Halim dan pihak buruh sepakat untuk berdamai atas kasus pendudukan paksa ruag kerja Gubernur Banten dalam aksi demo pada 22 Desember 2021 lalu. Akan tetapi, administrasi laporan ke Polda Banten belum resmi dicabut dan baru akan diurus besok, Rabu 5 Januari 2022. (Dokumentasi Biro Adpim Setda Provinsi Banten)

BANTENRAYA.COM - Gubenur Banten Wahidin Halim dan buruh sepakat berdamai atas kasus menduduki paksa ruang kerja Gubernur Banten dalam aksi demo pada 22 Desember 2021. 

Meski Gubernur Banten dan buruh telah berdamai namun pencabutan laporan yang dibuat ke Polda Banten belum secara resmi dilaksanakan. 

Sebab, perdamaian Gubernur Banten dan buruh yang berbuah pencabutan laporan baru sebatas faktual. Sementara secara administrasi baru akan diselesaikan besok, Rabu 5 Januari 2022.

Baca Juga: Cerita Mommy ASF Layangan Putus Ketika Anaknya Meninggal Saat Dilahirkan, Sempat Tak Merasakan Kehamilan 

Kuasa Hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengungkapkan, bahwa malam ini telah terjadi kesepakatan antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan para buruh.

"Kami sebagai kuasa hukum akan berkoordinasi dengan teman-teman Direktur Kriminal Umum Polda Banten dan mengurus secara administratif," ungkapnya

"Secara faktual ini sudah selesai, secara administratif besok (5 Desember 2022) selesai. Permasalahan ini sudah tuntas secara menyeluruh," pungkasnya.

Baca Juga: Terekam CCTV! Pelajar SMP di Kabupaten Serang Disekap dan Dicabuli, Kemudian Ditinggal di Pemakaman

Hal senada juga diungkap Kuasa Hukum Para Buruh Akmani. Pihaknya yakin sejak awal bahwa Gubernur Banten akan menerapkan keadilan restoratif.

Hal itu sesuai amanah Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Peradilan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X