• Selasa, 24 Mei 2022

Buruh Banten Minta Revisi UMK 2022, Gubernur Banten Beri Respons Begini

- Senin, 6 Desember 2021 | 08:00 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim merespons buruh Banten yang menuntut UMK 2022 direvisi dan dinaikan rata 5,4 di seluruh daerah. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)
Gubernur Banten Wahidin Halim merespons buruh Banten yang menuntut UMK 2022 direvisi dan dinaikan rata 5,4 di seluruh daerah. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)

BANTENRAYA.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) bereaksi terkait tuntutan buruh yang meminta nilai upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2022 direvisi dengan naik 5,4 persen.

Menurut Gubernur Banten, revisi UMK 2022 sulit dilakukan karena bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Mantan Walikota Tangerang itu menjelaskan, jika penetapan UMK 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Imbang Lawan Bali United, Arema FC Turun ke Peringkat 3 Klasemen Sementara Liga 1 202

Selanjutnya juga berpatokan pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021.

“Buruh nuntut naik, formulasi (penetapan UMK 2022) sudah dibuat dalam PP dan SE Manaker,” ujarnya saat dihubungi wartawan, kemarin. 

WH mengaku, jika pihaknya merevisi dan menaikan lagi UMK 2022 maka hal itu akan bertentangan dengan ketentuan yang diberikan pemerintah pusat.

Baca Juga: KONI Kabupaten Serang Persiapkan Program untuk Tingkatkan Kualitas Pelatih

Oleh karena itu, besaran UMK 2022 diputuskan sesuai dengan fomula atau ketentuan dari pemerintah pusat.

“Buruh minta naik, kalau gubernur naikin pengusaha enggak mau. Bertentangan dengan PP dan SE Menaker, lalu gubernur harus gimana,” katanya. 

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X