• Jumat, 21 Januari 2022

UMK 2022 Tetap Pakai Fomula PP Nomor 36, Buruh Banten Bakal Gugat ke PTUN

- Selasa, 30 November 2021 | 21:08 WIB
Buruh Banten saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa 30 November 2021. Buruh Banten bakal gugat penetapan UMK 2022 ke PTUN karena tetap menggunakan aturan yang oleh MK dinyatakan inskontusional. (Doni Kurniawan/Bantenraya.com)
Buruh Banten saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa 30 November 2021. Buruh Banten bakal gugat penetapan UMK 2022 ke PTUN karena tetap menggunakan aturan yang oleh MK dinyatakan inskontusional. (Doni Kurniawan/Bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM – Buruh bakal gugat keputusan Gubernur Banten tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2022 yang tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ke PTUN.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi menegaskan, pemerintah tak bisa menetapkan UMK 2022 menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Pasalnya, PP yang digunakan sebagai acuan merumuskan UMK 2022 merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Tekuk Matrix, Serpong City Sabet Juara Ketiga Liga 3 Zona Banten 

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan jika Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 inkonstutisional.  

"Putusan MK juga salah satunya bahwa segala peraturan pemerintah yang ada, kita melihatnya harusnya ditangguhkan," ujar Intan kepada wartawan, Selasa 30 November 2021.

"Ini kan menjadi hal yang bertentangan antara yang diputuskan MK dengan yang disampaikan Presiden pada konferensi pers kemarin. Maka dari itu, kita menegaskan tetap menuntut UMK 2022 itu 10 sampai13,5 persen," imbuhnya.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Mengetahui Bakat Tersembunyi Dirimu, Pilih Botol yang Anda Inginkan dan Simak Penjelasannya

Menurut Intan, jika tuntutan buruh tidak diindahkan maka pihaknya bakal melakukan upaya hukum ke PTUN

"Secara konstitusi kita akan PTUN atau me-PTUN-kan gubernur jika tidak sesuai. Kita akan kembali turun ke jalan untuk melakukan mogok dengan jumlah yang lebih besar," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan besaran UMK 2022 untuk 8 daerah di Banten. Penatapan tersebut berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sesuai arahan Presiden.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BAZNAS Banten Raih Dua Award Sekaligus

Senin, 17 Januari 2022 | 15:52 WIB

Kemenggelembungan Silpa Banten

Jumat, 14 Januari 2022 | 11:16 WIB
X