• Sabtu, 22 Januari 2022

Tindak Pidana Seksual dan Anak di Banten Tinggi, Ade Rossi: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

- Selasa, 30 November 2021 | 17:31 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Ade Rossi Chaerunnisa  dalam dialog di Pendopo Pemab Pandeglang, 30 November 2021 (Yanadi/Bantenraya)
Anggota Komisi III DPR RI Ade Rossi Chaerunnisa dalam dialog di Pendopo Pemab Pandeglang, 30 November 2021 (Yanadi/Bantenraya)

BANTENRAYA.COM - Anggota Komisi III DPR RI Ade Rossi Chaerunnisa mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

Soalnya kata perempuan yang disapa Aci ini, tindak pidana seksual perempuan dan anak di Banten yang merupakan dapilnya tinggi. RUU TPKS akan jadi solusi.

"Kasus tindak pidana seksual perempuan dan anak di Banten ada sebanyak 1.359 orang dan data kasus seksual di Polres Pandeglang ada sebanyak 24 kasus," terang Ade Rossi Chaerunnisa.

Baca Juga: Wagub Banten Andika Hazrumy Pimpin Apel Siaga Bencana, Mitigasi Harus Dioptimalkan

Pernyataan Aci diatas diungkap dalam dialog publik Kumandang Banten Komisariat Untirta dengan tema perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pendopo Pandeglang, Selasa 30 November 2021.

Anggota Fraksi Golkar ini menilai, RUU TPKS dibuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten.

"Kami mendukung RUU TPKS, dan harus segera disahkan karena banyak sekali kasus kekerasan seksual. Regulasi RUU TPKS ini sekarang sedang disusun pemerintah, dan sedang dibahas di DPR RI," kata Ade Rossi.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Tebak yang Anda Lihat Pertama Kali, Kelemahan Terbesar dalam Cinta Terungkap dari Gambar Ini

ACI menyebutkan, RUU TPKS dibuat dalam rangka mencegah kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Sebab, dalam RUU ada kewajiban pemerintah untuk melakukan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

"RUU ini fokus dalam pencegahan spesialis kasus seksual. Apalagi dalam RUU TPKS pemerintah daerah wajib melaksanakan pencegahan ke lingkungan masyarakat, karena jika tidak akan kena sanksi," pesannya.

Halaman:

Editor: Muhaemin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wapres Tinjau Korban Gempa di Desa Munjul Pandeglang

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:56 WIB

PAD Pariwisata Tahun 2022 Ditarget Rp700 Juta

Senin, 17 Januari 2022 | 07:30 WIB
X