• Kamis, 20 Januari 2022

Kemplang Pajak Rp41 Miliar, Direktur Perusahaan Ini Diancam Pidana 6 Tahun

- Rabu, 10 November 2021 | 19:10 WIB
Tim Kanwil DJP Banten menyerahkan barang bukti milik RHW ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Selasa 9 November 2021. (Dokumentasi Kanwil DJP Banten )
Tim Kanwil DJP Banten menyerahkan barang bukti milik RHW ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Selasa 9 November 2021. (Dokumentasi Kanwil DJP Banten )

BANTENRAYA.COM – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten menyerahkan RHW, Direktur PT PNS yang merupakan tersangka pengemplang pajak Rp41 miliar ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Selasa 9 November 2021.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten Sahat Dame Situmorang mengatakan, atas kerjasama antara penyidik Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten, berkas perkara tersangka RHW sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti (P-21).

Sahat menjelaskan, RHW disangka dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT PNS.

Baca Juga: Belum Menyerah, Buruh Terus Suarakan Tuntutan Kenaikan UMK 13,5 persen

"RHW melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu Juni 2011 sampai Desember 2014 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp41.228.284.990," kata dia dalam keterangan tertulis Rabu 10 November 2021.

RHW secara sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar tidak lengkap dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Imbangi Persikota, Jalan Persipan Lolos ke 8 Besar Liga 3 Semakin Lapang

Atas perbuatan tersebut, RHW diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sahat menjelaskan, keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten dan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum. ***

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X