• Senin, 4 Juli 2022

Gubernur Banten Enggan Turuti Tuntutan Buruh Soal Upah Minimum 2022 

- Rabu, 10 November 2021 | 10:30 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memenuhi tuntutan buruh soal penetapan upah minimum 2022 dan akan sepenuhnya ikut aturan pusat. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)
Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memenuhi tuntutan buruh soal penetapan upah minimum 2022 dan akan sepenuhnya ikut aturan pusat. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)

Sementara besaran UMK kabupaten/kota tersebut dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021. 

Baca Juga: Cepet Gunakan Kode Redeem FF 10 November 2021 Terbaru

Adapun rincian besaran UMK terdiri atas Kabupaten Pandeglang senilai Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang Rp4.251.180,86 dan Kabupaten Tangerang Rp4.230.792,65.

Selanjutnya Kota Tangerang Rp4.262.015,37, Kota Tangerang Selatan Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon Rp4.309.772,64. Sementara aturan pembahasan UMP dan UMK 2022 sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru. 

Baca Juga: Tahun 2020, 6.350 Warga Pandeglang Jatuh Miskin

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Karna Wijaya mengatakan, dalam aturan terbaru disebutkan batas waktu penetapan, baik untuk UMP dan UMK akan ditetapkan dalam waktu yang berdekatan. UMP ditetapkan pada tanggal 21 November setiap tahunnya.

“Sementara UMK ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya,” tuturnya. ***

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X