Gubernur Banten Enggan Turuti Tuntutan Buruh Soal Upah Minimum 2022 

Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu menjelaskan, pihaknya juga harus menjaga iklim investasi di Banten. Sebab, jika upah pekerja terlalu tinggi maka para investor akan hengkang dari Banten. 

“Pindah ke yang lain, ke Solo kemana, lebih murah. Bangladesh sudah siap, bahkan Afrika sekarang sudah mulai buka, jauh lebih murah," ungkapnya.

"Mereka juga sudah mulai bersikap. Tahun ini kalau mereka dipaksa naik lagi, tambah lagi upah sektoral berat mereka,” tambahnya. 

Baca Juga: Ini Dia 11 Pemain Termahal di Liga 1 2021, Ada Mantan Pemain Juventus

Meski demikian, untuk penetapan UMP dan UMK 2022 pihaknya tetap akan melakukan pembahasan secara tripartit bersama pengusaha dan buruh atau pekerja.

“Tar kita rapat dengan tripartit, kita bahas lebih lanjut,” tegasnya. 

Seperti diketahui, untuk tahun ini Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan besaran UMP Banten 2021 sama dengan tahun sebelumnya yaitu di angka Rp2.460.994,54.

Baca Juga: Stephanie Poetri Tampil di HITC 2021, Titi DJ Kangen Berat Sampai Cium Layar TV

Tidak adanya kenaikan standar upah terjadi lantaran pertimbangan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 561/kep.253-Huk/2020 tentang Penetapan UMP Banten Tahun 2021 yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020.