• Kamis, 26 Mei 2022

Gubernur Banten Enggan Turuti Tuntutan Buruh Soal Upah Minimum 2022 

- Rabu, 10 November 2021 | 10:30 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memenuhi tuntutan buruh soal penetapan upah minimum 2022 dan akan sepenuhnya ikut aturan pusat. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)
Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memenuhi tuntutan buruh soal penetapan upah minimum 2022 dan akan sepenuhnya ikut aturan pusat. (Dokumentasi Biro Adpim Pemprov Banten)

BANTENRAYA.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan jika dirinya akan sepenuhnya mengikuti aturan yang diberikan pemerintah dalam penetapan upah minimum tahun 2022.

Baik tuntutan kepala Gubernur Banten terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

GUbernur Banten Wahidin Halim menegaskan, jika melanggar maka daerah akan terkena sanksi.  

Baca Juga: Mengenal Ismail Marzuki, Maestro Musik yang Muncul di Google Doodle Hari Ini

Seperti diketahui, para buruh atau pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menuntut agar Gubernur Banten menetapkan UMP 2022 dengan kenaikan 8,9 persen dan UMK dengan kenaikan 13,5 persen. 

Besaran kenaikan UMK berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi Banten selama setahun terakhir.

Sementara untuk UMK diusulkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di sejumlah pasar di Banten. 

Baca Juga: Ki Salmin Pejuang Pandeglang yang Dijadikan Patung di Halaman Markas Kodim 0601, Sekali Berarti Sudah itu Mati

WH mengatakan, pemerintah telah menerbitkan aturan dalam penetapan UMP dan UMK. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) maupun peraturan presiden (Perpres). 

“Jadi ditentukan oleh sana, bahkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru, kita tidak boleh mengubah-ubah," ujarnya kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa 9 November 2021.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X