• Selasa, 16 Agustus 2022

Terbukti Korupsi Pengadaan Lahan, Mantan Kepala Samsat Malingping Samad Divonis 6,5 Tahun

- Jumat, 29 Oktober 2021 | 08:30 WIB
Sidang kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping dengan terdakwa Samad, mantan Kepala Samat Malingping Kabupaten Lebak. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)
Sidang kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping dengan terdakwa Samad, mantan Kepala Samat Malingping Kabupaten Lebak. (Darjat nuryadin/bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM - Samad, terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan Kantor Samsat Malingping, seluas 1.700 meter persegi di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Kamis 28 Oktober 2021.

Samad terbukti bersalah dan telah menyebabkan kerugian negara Rp680 juta.

Majelis hakim yang diketuai Hosiana Mariana Sidabalok menyatakan, Samad terbukti bersalah dalam pasal 12 huruf i, pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Terlalu! Perempuan Ini Prank Pacar Muslimnya Makan Daging Babi

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samad, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata hakim kepada JPU Kejati Banten Subardi disaksikan terdakwa dan kuasa hukumnya.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU. Diketahui, JPU Kejati Banten Muhammad Yusuf menuntut Samad dengan pidana selama 7 tahun penjara. Selain pidana penjara, Samad juga dibebani membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara.

"Terdakwa Samad harus membayar uang pengganti Rp680 juta. Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar majelis hakim.

Baca Juga: Beredar Video Tabrakan Kapal Mitra Nusantara dan Wira Kencana di Perairan Selat Sunda

Hosiana mengungkapkan, sebelum menjatuhkan putusan, hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, yang sangat berdampak pada pembangunan di Provinsi Banten.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Arti Lambang Garuda Pancasila, Berikut Ulasannya

Senin, 15 Agustus 2022 | 11:18 WIB

KUA PPAS Kota Serang Tahun 2023 Bertambah 2 Miliar

Jumat, 12 Agustus 2022 | 07:52 WIB

Tips Menjaga Kondisi Tubuh Saat Cuaca Tidak Stabil

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 15:16 WIB
X