• Rabu, 26 Januari 2022

Dewan Dorong Pemkot Serang Keluarkan Diskresi Untuk Pungut Retribusi PBG

- Jumat, 10 September 2021 | 20:06 WIB
Komisi III DPRD Kota Serang rapat dengan BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, DPUPR dan Bagian Hukum Setda Kota Serang dengan agenda optimalisasi pendapatan IMB dampak perubahan IMB ke PBG di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (9/9/21). (Setwan DPRD Kota Serang untuk Banten Raya)
Komisi III DPRD Kota Serang rapat dengan BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, DPUPR dan Bagian Hukum Setda Kota Serang dengan agenda optimalisasi pendapatan IMB dampak perubahan IMB ke PBG di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (9/9/21). (Setwan DPRD Kota Serang untuk Banten Raya)

SERANG, BANTEN RAYA.COM - Komisi III DPRD Kota Serang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengelurkan diskresi atau keputusan agar bisa memungut retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Usulan ini agar Kota Serang tidak kehilangan terlalu banyak retribusi PBG.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad usai rapat dengan DPMPTSP, Bapenda, BPKAD, DPUPR, dan Bagian Hukum Setda Kota Serang dengan agenda pembahasan optimalisasi pendapatan IMB dampak perubahan IMB ke PBG di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (9/9/21).

"Diskresi ini agar losnya (kehilangan) tidak terlalu banyak. Makanya kami mendorong, dalam waktu transisi waktu dekat ini, DPMPTSP dan DPUTR segera berkoordinasi terkait teknis," ujar Ridwan, ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan, Pemkot Serang terancam kehilangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp13 Miliar di tahun ini. Penyebabnya karena tidak memenuhi syarat dalam masa transisi perubahan kebijakan dari IMB menjadi PBG, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Baca Juga: Dewan dan Pemkot Serang Setujui Bersama Enam Raperda

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, retribusi IMB atau PBG ini menjadi salah satu retribusi primadona di Kota Serang. Namun realisasinya pada semester I ada diangka Rp 1,8 miliar atau baru 9 persen realisasinya dari target sebesar Rp15 miliar.

"Ini menjadi primadona karena dari total retribusi sekitar 50 persennya pendapatan retribusi dari IMB atau PBG, dan realisasinya sangat miris," kata Ridwan.

Ia menyebutkan, terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, sehingga Pemkot Serang tidak bisa memungut sebelum beberapa syarat penunjang dipenuhi, dan berpotensi kehilangan retribusi sebesar Rp13 miliar.

Baca Juga: DPRD Kota Serang Dorong Penguatan TKKSD, Untuk Mengevaluasi Kerja Sama Daerah

Halaman:

Editor: Rahmat Kurniawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X