• Rabu, 29 Juni 2022

Gubernur Banten Klaim Perubahan APBD 2021 Paling Besar untuk Belanja Pendidikan, Ini Faktanya

- Rabu, 8 September 2021 | 09:00 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan nota pengantar usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021, di DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (7/9/2021).  (Dokumen Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten)
Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan nota pengantar usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021, di DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (7/9/2021). (Dokumen Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten)

 

Selain itu penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga telah mengacu pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada 2 September 2021. 

Baca Juga: Komisi V DPRD Banten Dorong Percepatan Vaksin Pelajar SMA dan SMK di Banten

Secara garis besar, papar Gubernur, komposisi Rancangan Perubahan APBD Banten TA 2021 adalah sebagai berikut: pertama, pendapatan daerah ditargetkan semula sebesar Rp11,63 triliun menjadi Rp12,01 triliun atau bertambah sebesar Rp 379,15 miliar lebih atau 3,26 persen. 

 

Kedua, belanja daerah semula dianggarkan Rp15,94 triliun menjadi Rp12,61 triliun atau berkurang sebesar Rp3,32 triliun atau 20,87 persen. 

 

Ketiga, defisit anggaran semula minus Rp4,31 triliun menjadi minus Rp607,46 miliar atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun atau minus 610 persen. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp607,46 miliar lebih.

Baca Juga: Pemprov Banten Mulai Cicil Utang Rp851 Miliar ke PT SMI, Perlu 8 Tahun untuk Lunas

Keempat, pembiayaan daerah semula sebesar Rp4,31 triliun menjadi Rp607,4 miliar atau berkurang Rp3,70 triliun atau 85,92 persen. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Silpa tahun 2020 sebesar Rp681,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp73,9 miliar, yaitu sebagai penyertaan modal sebesar Rp65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI sebesar Rp8,9 miliar. Sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp4,14 triliun tidak direalisasikan. 

Halaman:

Editor: Rahmat Kurniawan

Tags

Terkini

X