Di Hadapan Komite IV DPD RI, Wagub Banten Minta Daerah Difaslitasi dalam RUU HKPD

- Selasa, 7 September 2021 | 00:05 WIB
Wagub Banten Andika Hazrumy berbincang dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat kunjungan Komite IV DPD RI di Pendopo Gubenur Banten, Senin, 6 September 2021. (Tim peliputan Pemprov Banten)
Wagub Banten Andika Hazrumy berbincang dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat kunjungan Komite IV DPD RI di Pendopo Gubenur Banten, Senin, 6 September 2021. (Tim peliputan Pemprov Banten)

BANTENRAYA.COM- Pemprov Banten berharap Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda (RUU HKPD) dapat berkontribusi terhadap pemerataan fiskal daerah.

Dimana perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dilakukan dalam RUU HKPD akan lebih fokus pada penguatan diskresi dan kewenangan perpajakan atau local taxing power, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka komite tersebut menyusun pandangan terhadap RUU HKPD di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin, 6 September 2021.

Baca Juga: Susun Dapil untuk Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Serang Temui Pejabat Pemkot

Rombongan Komite IV DPD RI sendiri langsung dipimpin ketuanya, Sukiryanto. Turut dalam rombongan, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

"Di satu sisi, penerapan RUU HKPD diharapkan juga akan meningkatkan PAD netto provinsi," ujar Andika.

Dikatakannya, Pemprov Banten berharap sosialisasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kepada stakeholder agar tidak terjadi pemaknaan yang mengarah pada peningkatan pungutan pajak.

Baca Juga: Waringinkurung Punya Lapangan Mini Soccer yang Keren, Begini Penampakannya  

Pasalnya, lanjut Andika, dalam naskah RUU HKPD, opsen PKB dan BBNKB tidak menambah pungutan pajak, melainkan ketentuan opsen akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemprov dan kabupaten/kota.

Sementara pada opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), menurut Andika, lebih sesuai dengan UU Pemda yang menyebut pengawasan MBLB menjadi kewenangan provinsi.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X