• Senin, 8 Agustus 2022

Pemilu & Pilkada Serentak Digelar November 2024, Bawaslu Masih Ragukan Kesiapan KPU

- Kamis, 26 Agustus 2021 | 20:00 WIB
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Komisoner KPU Banten Agus Sutisna mengatakan, KPU RI belum memiliki rencana melakukan penundaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Soalnya, agenda politik tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016.


KPU tegak lurus melaksanakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Per hari ini pun kami di daerah belum menerima informasi lain (dari KPU RI) yang berisi penundaan pemilu dan pilkada serentak 2024 kecuali diskusi dan wacana yang memang terus mengiringi ketentuan itu (UU Nomor 10 Tahun 2016),” kata Agus Sutisna dalam diskusi virtual bertema Kesiapan Pemilu 2024 yang digelar oleh Institut of Election and Democracy Stuidies, Kamis (26/8/2021) petang.


Mantan Ketua KPU Kabupaten Lebak itu menyatakan, bunyi UU 10 Tahun 2016 ayat 7 adalah Gubernur dan Wagub, bupati dan wabup, walikota dan wawalikota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Lebih spesifik, kata Agus UU ini menyatakan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubenur dan wagub, bupati dan wabup, walikota dan wawalikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan November 2024.


Dikatakan Agus, berdasarkan ketentuan kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2020 tidak akan menjabat 5 tahun tapi hanya sampai 2024 saja. “Memang muncul wacana Pemilu serentak akan digeser setelah 2024, namun KPU RI dalam siaran persnya pada 17 Agustus menegaskan bahwa KPU tetap tegak lurus dengan aturan melaksanakan Pemilu serentak pada 2024,” tegasya.


Agus Sutisna menambahkan, penyelenggara pemilu di semua daerah termasuk di Banten tetap melakukan persiapan menghadapi pemilu serentak 2024. “Pemilu itu kan siklus yang selalu berulang dan berdasarkan teori dapat dipilah jadi 3 periode misalnya mulai dari periode sebelum pemilu, periode setelah pelaskaaan pemilu, dan masa pemilu. Di masing-masing periode ini KPU melaksanakan kegiatan,” terangnya.


Ditambahkan Agus, KPU di kabupaten/kota terus melakukan pemutakhiran data sesuai ketentuan dan setiap bulan di update dan dipublikasikan. Kemudian ada juga usulan peyederhanaan desain surat suara. “Ini terus dibahas baik lewat FGD maupun lainnya. Dari lima surat suara mungkin bisa menjadi 2 atau 1," ungkapnya.


Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi ini justru mempertanyakan kesiapan KPU melaksanakan Pemilu serentak 2024. “Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia memag secara umum berhasil dilaksanakan. Namun bukan tidak ada masalah yang menyertainya. Pemilu 2024 perlu dilakukan persiapan matang, bulan Mei 2022 sudah mulai tahapan. Jadi semua proses ketatanegaraan di RI ini dimulai dari pemilu. Pemilu ada kunci dari demokrasi. Tidak bisa dilakan tanpa persiapan matang,” katanya.


Bagja memang mengapresiasi penggunaaan teknologi informasi oleh KPU misal Sirekap, namun Bagja mempertanyakan Sirekap karena KPU tidak terlihat melakukan evaluasi efektivitasnya. “Kekurangannya ada di post election. Review (penggunaan Sirekap) oleh KPU tidak terbuka. Belum lagi persoalan DPT yang sering bermasalah sehingga diplesetkan menjadi daftar permasalah tetap,” terangnya.


Bagja juga memaparkan catatan problematika Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pertama catatan dalam aspek tata kelola antara lain pemilu lima kotak membuat penyelenggara kelelahan dan pola kekeliruan teknis besar. Kedua adalah aspek ketaatan peserta maupun pemilih pada prinsip Pemilu/Pilkada jurdil dimana masih ditemukan politik uang, pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran pasal 71 UU tentang Pilkada, dan pelanggaran pemungutan suara di TPS.

Halaman:

Editor: Dewa

Tags

Terkini

Tips Menjaga Kondisi Tubuh Saat Cuaca Tidak Stabil

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 15:16 WIB
X