BANTENRAYA.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Sokhidin memberikan sorotan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2026 dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA). Salah satunya yakni soal belanja pegawai yang masih terlalu besar dan harus dilakukan penyesuaian.
Diketahui, saat ini untuk belanja di RAPBD Kota Cilegon mencapai Rp1,951 triliun dan pendapatan mencapai Rp1,916 triliun. Rincian belanja sendiri diantaranya belanja oprasional Rp1,77 triliun termasuk belanja pegawai di dalamnya dan belanja modal hanya Rp170 miliar saja.
Sokhidin menjelaskan, untuk belanja pegawai Kota Cilegon juga diharapkan bisa dilakukan rasionalisasi, sehingga itu tidak menjadi beban biaya di APBD. Lebih lagi belanja modal hanya sedikit saja. Padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat.
“Belanja modal hanya 170 miliar baru 8,7 persen, idealnya harus 15 sampai 50 persen. Jadi komisi-komisi agar lebiblh menyoroti, belanja ini untuk membangun Kota Ciilegon, sebab yang paling mendominasi itu untuk belanja pegawai,” katanya usai membuka RKA bersama OPD-OPD dan Komisi-Komisi DPRD Kota Cilegon di Aula DPRD, Senin (17/11).
Dengan adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Cilegon hanya mendapatkan Rp784 miliar dan efisiensi, papar Sokhidin, maka belanja pegawai harusnya menyesuaikan saja. Bahkan, dalam keterangan juga tidak disebutkan belanja pegawai melaikan satu dengan belanja oprasional Rp1,7 miliar menandakan ketidak jelasan pemerintah.
BACA JUGA : Jelang Keberangkatan ke Jepang untuk Bekerja, 35 Warga Kota Cilegon Dikarantina 6 Bulan
BACAJUGA:
“Ini disatukan dengan belanja oprasional. Artinya ada yang ditutupi. Dengan adanya efisiensi dan TKD yang berkurang ini bisa proporsional, artinya tunjangan-tunjangan untuk ASN yah harus juga ikut di rasionalisasikan. Ini bisa-bisa benja pegawai masyarakat tidak kebagian,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Kota Cilegon Qoidatul Sitta menyampaikan, pihaknya sudah melihat dari beberapa dinas. Dimana tentu saja sebagai OPD harus memaksimalkan pelayanan. Artinya tidak ada alasan lagi anggaran minim dan tidak ada yang tidak maksimal.
“Kesehatan, pendidikan harus dimaksimalkan. Ada sekolah yang masih hampir roboh harus jadi prioritas. Masih ada tunggagakn BPJS warga tidak mampu yang harus juga selesai karena ini pelayanan dasar,” ucapnya.
Soal program keagamaan seperti MTQ juga jangan sampai dihapuskan. Sebab, itu menjadi bagian dari bagaimana mengembangkan dan siar islam.
BACA JUGA : Kesbangpol Banten Dampingi Sekda Temui Massa Aksi di Tol Cilegon Timur hingga Redam Situasi
“MTQ dan pengantaran haji itu hilang. Kami juga minta itu tetap ada, apalagi MTQ itu berjenjang. Keduanya kan soal siar Islam,” pungkasnya. (***)
