BANTENRAYA.COM – Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang menjadi dua wilayah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) terbanyak di Kota Serang.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang M. Ibra Gholibi usai pembagian dan pendistribusian kartu keluarga sejahtera (KKS) dan PKH di kantor Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat 12 September 2025.
Kepala Dinsos Kota Serang M. Ibra Gholibi mengatakan, penerima manfaat bantuan PKH Kota Serang mencapai 8.020 jiwa kepala keluarga (KK).
BACA JUGA: Minat Baca Rendah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang Gelar Lomba Bertutur
“Penerima PKH Kota Serang jumlahnya 8020 se-Kota Serang. Itu terbagi di enam kecamatan paling banyak di kecamatan Kasemen dan kecamatan Serang,” ujar Ibra, kepada Bantenraya.com.
Ia menjelaskan, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang menjadi penerima manfaat PKH terbanyak dari empat kecamatan lainnya.
“Memang tingkat kesejahteraan dan kantong-kantong kemiskinan kebanyakan di wilayah Kasemen dan Serang,” ucap dia.
Ibra menyebutkan, rincian besaran bantuan PKH ditujukan untuk ibu hamil Rp 750 ribu, balita Rp 750 ribu, anak SD Rp 225 ribu, anak SMP Rp375 ribu, anak SMA Rp 500 ribu, lansia Rp 600 ribu dan disabilitas 600 ribu.
“Bantuan itu diterima oleh penerima manfaat per tahap. Penyaluran tiap tiga bulan sekali. Ini tahap ketiga di tahun ini,” tuturnya.
Menanggapi peringatan Budi Rustandi, ia mengakui bahwa bantuan sosial PKH sangat rentan terjadi praktik pemotongan.
Ibra mengaku pihaknya prihatin bila pemotongan bantuan PKH sampai terjadi di Kota Serang, karena bantuan sosial tersebut sasarannya untuk warga tidak mampu.
BACAJUGA:
“Iya betul. Ini kan sangat sensitif. Jadi kalau ada pemotongan kami sangat prihatin dan Pak wali ini ingin adanya efek jera kepada oknum-oknum ini,” jelas Ibra.
Ia pun berharap kepada masyarakat untuk melaporkan jika memang terjadi dugaan pemotongan bantuan PKH.
“Jadi sampaikan ke kami ke dinas sosial ataupun Pak wali juga tadi membuka aduan khusus,” kata dia.
Ibra juga mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada para pendamping PKH untuk tidak melakukan pemotongan bantuan PKH.
“Kita memastikan bahwa ini tepat sasaran jangan sampai ada pemotongan-pemotongan. Jika ada hal-hal yang mungkin mereka ingin menyampaikan, karena ketakutan bisa melalui media sosial, melalui span lapor, melalui media sosial dinsos, yang penting bisa dipertanggungjawabkan laporan itu tidak ada hoax atau ingin menjatuhkan orang tertentu,” tandasnya. ***
