BANTENRAYA.COM – Politisi Gerindra Ahmad Muhibbin menegaskan, program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra untuk pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.
BACAJUGA:
Penegasan itu dusampaikan Muhibbin setelah adanya pihak yang menilai negatif tentang program Bang Andra yang dinilai hanya menguntungkan kolega Gubernur Banten Andra Soni.
“Kalau program Bang Andra dituding negatif justru saya mempertanyakan, jangan-jangan orang tersebut tidak menghendaki adanya pemeraaan pembangunan dan anti kesejahteraan di Provinsi Banten,” ujar Muhibbin, Jumat 8 Agustus 2025.
Baca Juga: Demo Tolak Sampah Tangsel, Pemuda Desak Pemkab Pandeglang Kaji Ulang Kerja Sama TPA Bangkonol
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang ini juga menjelaskan, secara konseptual program Bang Andra dalam rangka mengikis disparitas pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur jalan antara Banten Selatan dalam hal ini Lebak-Pandeglang dengan Tangerang Raya.
“Karena warga Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki hak yang sama sebagai warga Banten untuk mendapatkan akses jalan yang baik dari Pemprov Banten,” katanya.
Gubernur Banten Andra Soni, lanjut Muhibbin, memiliki niatan yang kuat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.
Baca Juga: Mengenal Omar Al Farabi Solihin, Jawara Cilik Asal Kota Serang
“Manfaat program Bang Andra itu untuk warga di desa, Kalau ada tudingan bahwa program Bang Andra itu menguntungkan kolega, yang menikmati jalannya kan warga dan secara teknis kan tidak masuk pekarang rumah,” paparnya.
Namun anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang itu menyadari bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, karena Provinsi Banten memiliki delapan kabupaten/kota.
“Tentunya pembangunan itu kan ada kajian teknisnya, terus mana dulu yang prioritas disesuikan dengan kemampuang keuangan daerah. Tapi yang jelas desa-desa di empat kabupaten di Banten harus bisa mendapatkan program Bang Andra ini,” tuturnya.
Baca Juga: Link Nonton Drakor The Nice Guy Episode 7 dan 8 Sub Indo Full Movie dengan Spoiler
Ia berpendapat seharusnya tokoh masyarakat dan politisi di daerah bisa mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Banten karena yang dilakukannya untuk mengikis dispatitas dan kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi di Banten.
“Kalau dulu itu kan pembangunan infrastruktur berkutat dengan kewenangan, ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan desa, sedangkan dari kabupaten lama untuk penanganan jalan-jalan desa, ketika gubernur melakukan penanganan malah direspon negative,” katanya.
Ia mengajak kepada semua pihak untuk berperasngka baik terhadap pemerintahan yang sah, dan jika ada masukan-masukan dan kritik yang perlu disampaikan hal tersebut tidak menjadi masalah selama kritiknya konstruktif.
Baca Juga: Belanja di Stand Gerakan Pangan Murah, Ibu Hamil Dapat Bonus dari Kapolres Serang
“Kita enggak anti kritik, karena dalam iklim demokrasi kritik itu suatu keniscayaan, tapi kritik itu yang konstruktif bukan kemudian menuding negative atas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.***
