BANTENRAYA.COM – Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyebut, fenomena geng motor hingga perkelahian remaja di sejumlah wilayah di Provinsi Banten sudah meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela acara Seminar Strategi Polda Banten Untuk Mengelola Bonus Demografi Dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas dan Pilkada 2024 di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis siang, 13 Juni 2024.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Pj Gubernur Banten, Muktabar, Wakajati Banten, Yuni Daru Winarsih, Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus, akademisi Untirta Dadang Herli dan PJU Polda Banten serta personel Polda Banten dan jajarannya.
Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengatakan dirinya cukup resah dengan maraknya fenomena geng motor di wilayah hukumnya. Keberadaan geng motor itu, dapat menimbulkan kegiatan yang negatif, serta terjadinya tindak pidana.
“Bagi saya ini sudah meresahkan (perkelahian remaja dan geng motor),” ujar Kapolda kepada wartawan.
Abdul Karim menerangkan di tahun 2024 ini, banyak gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten yaitu perkelahian remaja dan geng motor. Bahkan peristiwa itu hampir terjadi setuap minggunya.
Baca Juga: Mulai 5 Juli 2024, Tarik Tunai BCA Tetapkan Tarif Rp4.000 Per Transaksi
“Jadi yang sekarang ini yang paling banyak adalah perkelahian remaja, geng motor masih banyak di tempat kita. Hampir setiap Minggu ada kejadian, kemarin di Cilegon terus sebelumnya di Serang Kota dan Tangerang,” terangnya.
Abdul Karim mengakui jika fenomena geng motor dan perkelahian remaja dan geng motor merupakan masalah yang timbul dari demografi atau populasi masyakat di Provinsi Banten. Persoalan itu dapat dicegah secara bersama-sama.
“Ini persoalan bunus demografi, kalau ini enggak kita kelola bersama-sama nanti ini akan menimbulkan dampak sosial dan tingkat kriminalitas tinggi,” tandasnya.
Baca Juga: Maju Pilkada Pandeglang 2024, DPP Demokrat Siapkan Kader Internal, Siapa yang Bakal Menerima SK?
Abdul Karim menjelaskan, untuk mencegah terjadinya geng motor hingga perkelahian remaja Polda Banten telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan patroli secara intensif terumata di wilayah-wilayah rawan.
“Cuma harus diatur ya (patroli), kalau kita patroli subuh kadang kejadiannya tengah malam, ada kalanya sore. Jadi ini tidak menentu (geng motor dan perkelahian remaja), tapi tetap kita lakukan patroli meski anggota patroli kita terbatas,” jelasnya.
Namun, Abdul Karim menegaskan keterbatasan personel menjadi kendala. Untuk itu, orangtua dan masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah aksi-aksi kenakalan remaja seperti tawuran dan yang lainnya.
Baca Juga: Korban Hilang di Sungai Ciliman Ditemukan Tewas Tersangkut Kayu, Begini Kondisinya
“Kami juga melakukan program sambang Babikamtibmas dan penyuluhan kepada anak muda agar tidak terjerumus kejahatan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Muktabar mengatakan keterkaitan dengan gangguan kamtibmas, akibat kenakalan remaja hingga geng motor ini, memang perlu adanya keterlibatan Polda Banten dan semua pihak.
“Suatu langkah Strategi dalam peran Polda Banten. Dimana isu bonus demografi yang dikaitkan dengan stabilitas daerah dalam hal ini Kamtibmas, dan hal itu menjadi hajat dan kepentingan bersama,” katanya.
Baca Juga: Di Acara Perpisahan Sekolah, Kepala SD Negeri Tanjung Ilir Minta Maaf Karena Ini
Muktabar menambahkan pemerintah daerah bersama dengan Polda Banten maupun aparat penegak hukum lainnya harus bersinergi dalam menanggapi persoalan Kamtibmas di Provinsi Banten.
“Langkah-langkah seperti ini memang perlu dilakukan. Bersama-sama adalah kunci dalam rangka mewujudkan visi misi kita agar menempuh dan mencapainya,” tambahnya.
Muktabar menegaskan terkait isu demografi ini, Pemprov Banten telah mempersiapkan sektor pertanian, agar menjadi menjadi peluang bagi anak muda di Banten, agar remaja dapat bekerja sebagai petani.
“Usia petani kita itu rata-rata sudah diatas 45 tahun, petani kita tidak ada mencita-citakan anaknya jadi petani, generasi muda jarang sekali yang mau jadi petani, maunya jadi pegawai. Sementara kerja paling luas bisa menampung semua itu di sektor pertanian,” tegasnya. ***
















