BACAJUGA:
CILEGON, BANTEN RAYA- Pengangkatan 13 Tenaga Ahli Walikota Cilegon disoal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta diingatkan untuk memelajari terlebih dahulu landasan hukum untuk pengangkatan tenaga ahli walikota.
Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, regulasi Peraturam Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah hanya mengatur terkait kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli kepala daerah.
“Permendagri 134 tahun 2018, tidak mengatur Tenaga Ahli Walikota, bukan landasan yuridis tenaga ahli walikota. Bukan dasar hukum tenaga ahli tetapi dasar hukum untuk Staf Ahli Walikota selaku pejabat struktural eselon II B di daerah,” kata Rahmat kepada Banten Raya, Jumat (23/4/2021).
Menurut anggota Fraksi Persatuan Demokrat itu, regulasi itu hanya mengatur posisi dan sistem tata kerja Staf Ahli dengan walikota. Persyaratan untuk menjadi Staf Ahli dan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Staf Ahli, anggaran dan kode rekening Staf Ahli Walikota tidak mengatur tentang Ahli.
“Substansinya berbeda, bisa menjadi temuan apabila menggunakan anggaran Staf Ahli Walikota,” katanya.
Ia mengingatkan, agar tidak terjadi masalah penyalahgunaan wewenang dan penerapan dasar hukum yang salah.
“Sebaiknya dipelajari dulu apakah sudah benar pijakannya? Kita DPRD hanya mengingatkan saja, kalau tetap dilanjutkan silakan saja, itu kewenangan kepala daerah,” cetusnya.
https://bantenraya.com/daerah/kota-cilegon/helldy-sanuji-angkat-13-tenaga-ahli-ini-kepentingannya/
Ia pun menilai, keberadaan tiga Staf Ahli Walikota yang saat ini yang merupakan dari pejabat eselon II dinilai sudah cukup. Kepala daerah dalam menjalankan kerjanya juga dibantu oleh Asisten Daerah (Asda).
“Jika dibutuhkan kami DPRD juga siap membantu percepatan pembangunan,” tandasnya. (gillang)
