• Kamis, 2 Desember 2021

DPRD dan Pemkot Serang Sahkan 9 Raperda

- Selasa, 23 November 2021 | 20:20 WIB
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Roni Alfanto memimpin rapat paripurna tentang penetapan Propemperda tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Senin 22 November 2021. (Foto Pemkot Serang untuk Banten Raya)
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Roni Alfanto memimpin rapat paripurna tentang penetapan Propemperda tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Senin 22 November 2021. (Foto Pemkot Serang untuk Banten Raya)


SERANG, BANTEN RAYA- DPRD Kota Serang bersama Pemkot Serang menetapkan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan mencabut 5 Perda.

Penetapan dan pencabutan Perda ini terungkap melalui rapat paripurna tentang penetapan terhadap program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Senin 22 November 2021.

Sembilan Raperda itu yakni:

  1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Serang (usul DPRD).
  2. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro (usul DPRD).
  3. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi (usul DPRD).
  4. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (usul DPRD).
  5. Pengelolaan dan penataan pasar terpadu (usul DPRD).
  6. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (usul DPRD).
  7. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (usul DPRD).
  8. Perubahan Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan (usul DPRD).
  9. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (usul Walikota).

Sedangkan 5 Perda yang akan dicabut yakni:

  1. Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan.
  2. Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin tempat usaha dan gangguan.
  3. Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang izin usaha industri.
  4. Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang izin jasa konstruksi.
  5. Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang Mad Buang mengatakan, usulan sembilan Raperda ini berdasarkan kebutuhan regulasi dan penyesuaian dengan undang-undang cipta kerja.

"Selain itu ada juga beberapa aspirasi dari masyarakat, rekan-rekan komisi DPRD, dan ada juga kebutuhan masing masing OPD," kata Mad Buang dihubungi Bantenraya.com via ponselnya, Selasa 23 November 2021.

Mad Buang menegaskan, sembilan Raperda ini bukan Raperda yang tak selesai tahun ini, kemudian kembali dimasukkan dalam Propemperda DPRD Kota Serang yang disahkan, kemarin.

"Bukan, ini usulan baru," tegas anggota DPRD Fraksi Golkar ini.

Mad Buang menjelaskan, tahapan selanjutnya 9 Raperda dan 5 Perda yang dicabut ini akan dilakukan ekspose dengan stakeholder, pembentukan panitia khusus (pansus) dan pembahasan.

Halaman:

Editor: Rahmat Kurniawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD dan Pemkot Serang Sahkan 9 Raperda

Selasa, 23 November 2021 | 20:20 WIB

45 Anggota DPRD Kota Serang Mulai Jalani Reses

Rabu, 25 Agustus 2021 | 14:24 WIB

Program KOTAKU Menjawab Permasalahan di Permukiman Kumuh

Selasa, 15 Desember 2020 | 15:44 WIB
X