Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar rapat koordinasi (rakor) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang di gelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat (05/05).
Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, rapat ini bermaksud untuk pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Cilegon. “Untuk 2021 kami mengharapkan kepada para perangkat daerah, Inspektorat ,Bappeda, BPKAD, BKPP, dan lain-lain untuk lebih serius memenuhi capaian program MCP (Monitoring Centre for Prevention) yang sudah diterapkan KPK, minimal bisa mencapai 90% ,” kata Helldy dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Helldy mengatakan, target capaian Kota Cilegon untuk tahun 2021 mengenai peringkat korupsi. “Target kami adalah dua besar sebagai kabupaten kota se-provinsi Banten untuk peringkat minim korupsi, saya dan Wakil Walikota (Sanuji Pentarta) akan mengawal capaian target tersebut,” jelas Helldy.
Pada kesempatan itu, Helldy menyampaikan untuk menurunkan angka korupsi Pemkot Cilegon harus mencegah gratifikasi, karena gratifikasi adalah akar dari korupsi. “Gratifikasi ini berbahaya, karena dapat menimbulkan sikap dan mental pengemis, untuk itu hindari aktivitas dan tindakan tersebut, jangan pernah melanggar hukum dengan tindakan yang dapat merugikan keuntungan negara ini,” ujarnya.
BACAJUGA:
Sementara itu, Direktur Korsupgah KPK RI Yudhiawan menyampaikan, dalam rangka pencegahan korupsi diharapkan Pemkot Cilegon mampu menciptakan integritas untuk memberantas tindak pidana korupsi. “Demi memenuhi visi Indonesia yang bersih dari korupsi, kita harus memenuhi misi, adapun misi nya yang dilakukan yaitu melakukan pencegahan, melakukan koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan,” tuturnya.
Diketahui, KPK RI juga mengungkapkan tentang Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2020 Kota Cilegon. Capaian MCP Kota Cilegon 79 persen. Dari tujuh indikator MCP, Optimalisasi Pendapatan Daerah yang paling rendah atau mencapai 67 persen. Indikator lainnya, yaitu perencanaan dan penganggaran 92 persen, pengadaan barang dan jasa 88 persen, perizinan 86 persen, Apip 71 persen, manajemen ASN 76 persen, optimalisasi Pajak Daerah 67 persen dan manajemen aset daerah 72 persen. (adv)
