- Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong Kabupaten Serang untuk meningkatkan predikat indeks inovasi daerah dari level inovatif menjadi sangat inovatif.
- Dari 38 urusan pemerintahan, baru 17 urusan yang telah menerapkan tata kelola pelayanan publik di level inovatif, sementara 21 urusan lainnya masih perlu dibenahi.
- Pemkab Serang berkomitmen untuk meningkatkan layanan melalui kolaborasi antar OPD dan eliminasi ego sektoral guna merancang inovasi yang terkoordinir.
BANTENRAYA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong Kabupaten Serang untuk meningkatkan predikat inovatif menjadi sangat inovatif.
Dorongan itu disampaikan kerena penilaian indeks inovasi daerah Pemkab Serang berada di urutan keenam di Provinsi Banten.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri David Yama mengatakan, saat ini Kabupaten Serang masih di level inovatif dan belum menyentuh sangat inovatif.
BACA JUGA: 21 Pejabat Pemkot Cilegon Direkomendasikan BKN, Ini Daftar Namanya
“Melalui kesempatan ini saya datang ingin mengajak dan mengawal Kabupaten Serang supaya sama-sama untuk menuju ke level sangat inovatif. Memang ada peningkatan dari tahun 2025 yaitu, kira-kira 5 poin,” ujarnya usai Sosialisasi Peran Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Aula Tb Swandi, Pemkab Serang, Rabu 18 November 2026.
Ia menyebutkan, dari 38 urusan hanya baru 17 urusan yang sudah melakukan tata kelola pelayanan publik di level inovatif dan masih ada 21 urusan yang belum dilakukan.
“Jadi masih ada 21 urusan yang belum dilakukan oleh Pemkab Serang dalam tata kelola pelayanan publik yang inovatif. Ini salah satunya kami dorong Pemkab Serang melakukan pembenahan di tahun berikutnya,” katanya.
David menilai, tidak ada kendala berarti dari sisi antusiasme daerah dalam meningkatkan level. Secara nasional, antusiasme sangat tinggi. Indikatornya jumlah inovasi yang dilaporkan meningkat dari 36.742 menjadi 48.246.
“Berarti saya melihatnya enggak ada kendala sebenarnya hanya butuh menyamakan persepsi saja,” jelasnya.
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) kata David, sebagai liding sektor sangat penting untuk mengoordinasikan semua organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mengorkestrasikan semua OPD untuk menyamakan persepsi dari kematangan inovasi melalui dokumen-dokumen yang disiapkan. Ada 20 indikator. Bisa jadi inovasinya ada tapi dokumennya enggak ada,” paparnya.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, Pemkab Serang berkomitmen untuk meningkatkan layanan melalui inovasi di semua OPD dan kecamatan.
“Jadi, keterbatasan fiskal itu bukan berarti menghentikan inovasi kita, tetapi justru motivasi kita untuk berkolaborasi antar OPD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada tiap OPD untuk tidak mementingkan ego sektoral, melainkan harus meningkatkan kualitas kecepatan melayani.
“Kualitas pelayanan itu harus berangkat dari inovasi yang terkoordinir dan terencana di Pemkab Serang. Digitalisasi itu salah satu strategi meningkatkan inovasi,” paparnya.
Najib mengakui dampak inovasi terhadap masyarakat belum terlalu jauh. Jumlah OPD yang sudah melakukan inovasi juga masih sedikit sehingga membuat Kabupaten Serang baru berada di peringkat enam di Banten.
“Ini bisa jadi beberapa OPD sudah melakukan inovasi tapi belum terdokumentasi dan belum terlaporkan ke Bapperida,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pada awal Desember Pemkab Serang akan menggelar focus group discussion (FGD) dan workshop penanggung jawab setiap OPD untuk merancang inovasi di tahun 2027.
“Jadi, setiap OPD diharapkan ada PIC (person in charge) untuk merancang inovasi di tahun 2027,” tuturnya. (andika)***




