Oleh : Hendrawanto., SE., Ak., CA., CLI., CPA., AseanCPA., CFI (Akuntan Publik dan Partner Kantor Akuntan Publik Sutrisno Hendrawanto Sukardi & Rekan)
Pekan ini, perdebatan lama soal korupsi kembali mengemuka. Pada 20 Oktober 2026, seusai menyerahkan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tidak memasukkan kerugian negara sebagai unsur korupsi. Pernyataan itu ramai dibaca sebagai usul menghapus unsur kerugian negara, dan KPK menolaknya.
BACA JUGA: Keren! Mahasiswa Manajemen Unpam Serang Belajar Investasi
Sehari kemudian, DEN mengklarifikasi bahwa unsur kerugian keuangan negara tetap ada dalam UU Tipikor. Yang ingin dibenahi adalah cara membuktikannya, agar lebih jelas dan objektif, sekaligus melindungi pejabat yang beriktikad baik.
Klarifikasi itu justru menyentuh inti persoalan. Masalahnya bukan ada atau tidaknya unsur kerugian negara, melainkan mutu angkanya. Di banyak perkara korupsi, satu angka menjadi pusat perhatian: “kerugian keuangan negara sebesar sekian ratus miliar Rupiah”. Angka itu masuk ke dakwaan, dikutip media, dan membentuk vonis publik jauh sebelum hakim mengetuk palu. Namun, jarang ada yang bertanya: dari mana angka itu lahir, dan apakah ia benar-benar mencerminkan uang negara yang hilang?
BACA JUGA: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG, Pemuda Berdampak Gelar Diskusi Publik
Pertanyaan itu kini makin penting. Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tertanggal 29 April 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”. Sekilas, ini hanya urusan istilah. Di baliknya ada pesan yang jauh lebih besar: kesalahan administratif, kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi adalah empat hal berbeda yang selama ini kerap dicampuradukkan.
Lompatan yang terlalu jauh
Dalam praktik, alur pemeriksaan sering terlalu pendek. Prosedur pengadaan tidak lengkap, dokumen terlambat, atau persetujuan ditandatangani oleh pejabat yang keliru, lalu langsung disimpulkan negara dirugikan. Dari angka kerugian itu, disimpulkan pula ada niat jahat. Padahal, setiap lompatan itu membutuhkan pembuktiannya sendiri.
Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan sebenarnya sudah menyediakan jalurnya. Hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dapat berupa tidak ada kesalahan, ada kesalahan administratif, atau ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk yang terakhir, kerugian wajib dikembalikan: oleh badan pemerintahan bila tidak ada penyalahgunaan wewenang, dan oleh pejabat bila ada.
MK juga menegaskan bahwa jalur administratif ini bukan kekebalan pidana. Menilai ada tidaknya niat jahat tetap kewenangan hakim. Justru karena itu, angka kerugian tidak boleh dibebani tugas membuktikan niat jahat. Kerugian hanyalah satu unsur, bukan seluruh perkara.
Pagar yang sudah ada
Hukum kita sebenarnya sudah lama memasang pagar. UU Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Sejak Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian harus benar-benar terjadi, bukan sekadar potensi.
Pagar itu tidak runtuh dengan berlakunya KUHP Nasional. Pasal 603 dan Pasal 604 yang menggantikan kedua pasal tersebut, menurut MK, memuat unsur delik yang secara substansial sama.
Masalahnya, pagar di atas kertas tidak otomatis menjadi disiplin di lapangan. Sebagai akuntan investigatif, saya melihat tiga kesalahan yang terus berulang.
Pertama, seluruh nilai kontrak dihitung sebagai kerugian, padahal sebagian pekerjaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan negara.
Kedua, potensi diubah menjadi kerugian nyata. Target penerimaan yang tak tercapai, piutang yang belum jatuh tempo, atau denda yang belum timbul dihitung seolah uang negara sudah hilang.
Ketiga, pembanding harga dipilih sesukanya. Harga di internet dipakai tanpa penyesuaian spesifikasi, waktu, lokasi, dan ongkos kirim, hanya karena menghasilkan selisih yang besar.
Ongkos salah hitung
Akibatnya tidak ringan. Pejabat yang sekadar keliru prosedur bisa diperlakukan seperti koruptor. Pejabat lain yang menyaksikan memilih tidak mengambil keputusan sama sekali. Anggaran tertahan, program tertunda, dan masyarakat yang menanggung.
Sebaliknya, angka yang digelembungkan juga melemahkan pemberantasan korupsi. Dakwaan menjadi mudah dipatahkan di persidangan, dan publik kehilangan kepercayaan pada angka resmi.
Empat pembenahan
Pertama, pemeriksa, baik BPK, BPKP, inspektorat, maupun akuntan publik yang menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dapat melakukan audit, perlu memisahkan temuan ke dalam ketidakpatuhan administratif, kerugian aktual, potensi kerugian, dan dampak nonkeuangan. Keempatnya tidak boleh dilebur menjadi satu angka.
Kedua, setiap angka harus berangkat dari skenario pembanding yang sah: apa yang semestinya terjadi bila transaksi berjalan benar. Dari situ dikurangkan manfaat yang benar-benar diterima negara, jaminan yang dicairkan, dan uang yang telah dikembalikan.
Ketiga, laporan harus terbuka soal metode, asumsi, dan keterbatasannya, sehingga pemeriksa lain dapat mengulang hitungannya dan hakim dapat mengujinya.
Keempat, auditor harus tahu batas. Tugasnya merekonstruksi transaksi dan menghitung dampak keuangan, bukan menyatakan seseorang korupsi.
Pemberantasan korupsi membutuhkan angka yang kuat, bukan angka yang besar. Laporan kerugian negara yang baik bukan yang menghasilkan nominal paling mencengangkan, melainkan yang setiap rupiahnya dapat ditelusuri ke bukti. Putusan MK 66/2026 mengingatkan hal sederhana yang sering dilupakan: salah prosedur belum tentu merugikan negara, dan merugikan negara belum tentu korupsi. Membedakan keduanya bukan melunakkan pemberantasan korupsi. Justru itulah yang menajamkannya. ***





