BANTENRAYA.COM – Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk tetap memperkuat mitigasi bencana di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Mulai dari peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat, seperti pembuatan tata ruang wilayah yang aman, penyuluhan, simulasi bencana, serta pembuatan peta rawan bencana.
“Lebak itu kan lengkap ya potensi bencananya. Makanya kemarin kita juga sudah meminta ke bupati bahwa persoalan ini harus ditanggapi serius,” kata Juwita pada Jumat, 23 Oktober 2026
Juwita mengakui bahwa anggaran kebencanaan yang berada di BPBD Lebak terbilang sangat kecil, yakni Rp4 miliar untuk tahun 2027. Nilai itu bahkan di bawah amanat Perda Lebak nomor 1 tahun 2024.
Perda itu menyebutkan bahwa Pemkab Lebak diwajibkan mengalokasikan dana siap pakai sebesar 1 persen dari APBD.
BACA JUGA : Pemkab Lebak Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Beasiswa 100 Santri
Juwita sendiri menyebut bahwa kecilnya anggaran kebencanaan di Lebak lantaran kemampuan fiskal daerah yang belum memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran ideal.
“Makanya setelah melihat beberapa kasus yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti erupsi gunung dan lain-lain, itu penting memberikan pemahaman mitigasi ke masyarakat,” terang dia.
Terpisah, BPBD Lebak mengakui nilai itu belum bisa disebut ideal di tengah ancaman dan potensi bencana, khususnya, hidrometeorologi ketika memasuki musim penghujan.
“Kalau bicara kecukupan, tentu tidak akan pernah cukup kalau bicara soal potensi kebencanaan di Lebak,” kata Sekretaris BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama.
Kendati demikian, Febby menegaskan bahwa meski anggaran penanggulangan bencana di BPBD kecil, hal itu belum bisa disimpulkan bahwa anggaran kebencanaan di Lebak di bawah 1 persen, karena program penanggulangan bencana sebetulnya tidak hanya di BPBD.
“Misal di Perkim, itu kan biasanya ada anggaran untuk pembangunan rumah pasca bencana, atau Dinsos, serta DPUPR untuk rekonstruksi pasca bencana,” terang dia. (***)





