BANTENRAYA.COM – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebak, Rijal meminta agar upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tak membebani masyarakat.
Hal itu dia sampaikan dalam agenda rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD Lebak tahun 2027.
Menurutnya, selain masyarakat secara umum, optimalisasi pajak sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak boleh sampai mengganggu dunia usaha.
“Jangan sampai, usaha-usaha untuk menambah PAD sendiri malah menyusahkan masyarakat dan mengganggu dunia usaha,” kata Rijal, Senin, 19 Oktober 2026.
Politisi PKB itu menyarankan agar Pemkab Lebak terlebih dahulu fokus memperkuat sistem penerimaan pajak dan retribusi, seperti melakukan digitalisasi.
“Seperti penggunaan tapping box di rumah makan dan hotel, yang merupakan wacana lama. Selain itu ya seperti tranparansi dan ekspansi, disamping digitalisasi tadi,” imbuhnya.
BACA JUGA : Hampir Setengah APBD 2027 Lebak untuk Belanja Pegawai, Target PAD hanya Rp 552 Miliar
Di sisi lain, Rijal juga mengingatkan peningkatan infrastruktur, khususnya pada kawasan produktif merupakan hal penting seperti pembangunan jalan usaha tani (JUT) dan irigasi agar mampu menstimulus ekonomi masyarakat.
“Konektivitas juga penting karena akan berkolerasi pada pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Lebak memproyeksikan PAD sebesar Rp552 miliar. Nilai itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini serta realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya. (***)





